Surabaya (ANTARA) - Pidato Megawati Soekarnoputri dalam peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas I Tahun 2026 menandai satu momen penting dalam lanskap politik Indonesia. Di tengah kecenderungan politik elektoral yang makin pragmatis dan transaksional, bahasa ideologi kembali dikedepankan secara terbuka. Ketika banyak pidato politik hari ini terjebak pada jargon popularitas dan kalkulasi elektabilitas jangka pendek, Megawati justru memilih jalur yang lebih sunyi dan berisiko: menegaskan politik sebagai sikap moral dan tanggung jawab sejarah.

Hal yang paling menarik, dan sekaligus tidak lazim, terletak pada apa yang tidak disampaikan dalam pidato tersebut. Dalam forum Rakernas yang lazimnya menjadi ajang konsolidasi elektoral, Megawati sama sekali tidak berbicara tentang strategi memenangkan Pemilu 2029.

Tidak ada peta koalisi, tidak ada narasi kemenangan, tidak ada seruan elektabilitas. Sebaliknya, ruang pidato diisi refleksi panjang tentang krisis ekologi, kerusakan alam, dan tanggung jawab manusia merawat Ibu Pertiwi. Pilihan ini memperlihatkan bahwa Megawati tidak sedang memosisikan partai sebagai mesin pemilu semata, melainkan sebagai penjaga nilai dan arah peradaban.

Dari sudut pandang pengamat, pidato ini memang tidak disusun untuk memikat publik luas secara instan. Ia tidak komunikatif dalam pengertian populis dan tidak dirancang sebagai materi kampanye. Namun justru di situlah signifikansinya. Pidato ini bekerja sebagai kompas ideologis internal bagi partai dan kadernya, sebuah penanda arah yang menempatkan tujuan politik di atas target elektoral jangka pendek.

Ketika Megawati menyatakan bahwa legitimasi partai tidak ditentukan oleh usia organisasi atau jumlah kursi kekuasaan, melainkan oleh keberpihakan pada rakyat dan kebenaran sejarah, ia sedang melakukan koreksi terhadap penyakit laten partai politik pascareformasi: fetisisme kekuasaan. Pernyataan ini mengandung kritik ke dalam yang cukup tajam, sebuah pengakuan bahwa partai besar pun tidak kebal dari godaan menjauh dari fondasi ideologinya sendiri.

Sebagai pidato ketua umum, pesan ini penting karena menggeser kembali ukuran keberhasilan politik dari sekadar winning office menuju serving purpose. Dalam konteks demokrasi yang makin prosedural dan administratif, penekanan semacam ini terasa kontras, terutama ketika sebagian besar partai sibuk membaca survei dan menghitung peluang.

Sikap keras Megawati terhadap intervensi Amerika Serikat di Venezuela memperlihatkan konsistensi garis politik luar negeri PDI Perjuangan yang berakar pada tradisi anti-imperialisme Bung Karno. Dari perspektif analitis, bagian ini berfungsi sebagai penegasan identitas ideologis partai di panggung global. Di saat politik luar negeri kerap dipersempit menjadi urusan teknis dan diplomasi ekonomi, Megawati memilih mengembalikannya ke ranah nilai dan prinsip.

Keberanian tersebut tentu menyimpan risiko. Dalam realitas hubungan internasional yang pragmatis dan saling bergantung secara ekonomi, sikap normatif kerap dianggap kurang realistis. Namun pidato ini menunjukkan bahwa Megawati tidak sedang mengejar realisme diplomatik, melainkan kejelasan posisi moral. Dalam politik ideologis, kejelasan arah sering dipandang lebih penting daripada kompromi yang kehilangan makna.

Bagian paling substansial dari pidato ini terletak pada penempatan krisis ekologi sebagai krisis peradaban. Megawati keluar dari narasi teknokratis yang selama ini mendominasi kebijakan lingkungan dan secara terbuka menyebut deforestasi, monokultur, konsesi besar, serta regulasi pro-eksploitasi sebagai penyebab struktural bencana. Isu lingkungan ditempatkan sebagai poros refleksi kebangsaan, bukan pelengkap agenda politik.

Bagi pengamat politik, penekanan ini menunjukkan upaya menarik PDI Perjuangan keluar dari stigma sebagai partai pembangunanisme lama menuju posisi sebagai partai yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai bagian dari ideologi kerakyatan. Keputusan untuk berbicara tentang merawat bumi, alih-alih memenangkan pemilu, mencerminkan ikhtiar menggeser orientasi politik dari sekadar perebutan kekuasaan menuju tanggung jawab antargenerasi.

Konsep kader sebagai Pandu Ibu Pertiwi menjadi metafora politik yang kuat. Kader ditempatkan sebagai penjaga arah moral dan ekologis bangsa, bukan sebagai operator kekuasaan semata. Dalam kerangka teori politik, ini merupakan ajakan menghidupkan kembali politik kebajikan di tengah dominasi politik performatif yang menekankan citra dan pencitraan.

Namun di titik inilah ujian sesungguhnya muncul. Politik yang mengedepankan moral dan ekologi selalu berhadapan dengan paradoks implementasi: semakin tinggi tuntutan etik, semakin besar jarak antara ideal dan praktik. Dalam konteks itu, pidato ini berfungsi sebagai janji sekaligus tolok ukur yang kelak akan dipakai publik untuk menilai konsistensi PDI Perjuangan sendiri.

Sebagai pidato politik, orasi Megawati tidak ditujukan untuk menghibur atau menenangkan. Ia justru mengganggu, menantang, dan menguji—baik kader, partai, maupun publik. Dari kacamata publik, pidato ini menjadi pengingat bahwa ketika politik terlalu sibuk mengejar kemenangan elektoral, ia berisiko kehilangan orientasi sejarahnya. 

Keberanian PDI Perjuangan untuk menunda pembicaraan soal menang-kalah pemilu dan memilih berbicara tentang krisis ekologi serta perawatan Ibu Pertiwi patut diapresiasi sebagai upaya mengembalikan politik ke akar etik dan ideologisnya. Dirgahayu PDI Perjuangan ke-53. Semoga tetap teguh menjaga arah, nilai, dan keberpihakan dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

*) Penulis adalah Ketua Jaringan Ksatria Airlangga

COPYRIGHT © ANTARA 2026