Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum menilai Indonesia mampu mendongkrak harga nikel dunia hingga dua kali lipat ke kisaran 26 ribu hingga 36 ribu dolar AS per metrik ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
“Selama ini Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan, sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional hilang. Padahal, secara ekonomi, Indonesia punya daya untuk mengatur pasar,” kata Arum ketika melaporkan kajian bertajuk “Strategi Mengontrol Nikel: dari Price Taker ke Price Maker” yang digelar di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan nikel seharusnya diimbangi oleh strategi implementasi yang tepat. Utamanya, diperlukan strategi yang jitu agar cadangan yang besar dan produksi nikel yang masif dapat bermanfaat bagi kemakmuran negara.
“Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat,” ucapnya.
Strategi yang direkomendasikan Transisi Bersih yakni ‘kontrol dan manfaatkan’ (KM). Dengan strategi ini, Indonesia berpeluang menaikkan harga nikel dunia hingga dua kali lipat ke kisaran 26 ribu–36 ribu dolar AS per metrik ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
Jika strategi tersebut mulai diterapkan pada 2026, kenaikan harga ini diperkirakan tercapai pada periode 2028–2030, dan Indonesia berpotensi memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp369 triliun per tahun.
Baca juga: Vale Indonesia sebut investasi aman meski harga nikel berubah
Untuk itu, Transisi Bersih merekomendasikan empat langkah strategis utama. Pertama, memperketat kuota produksi dengan menetapkan batasan produksi selama 3–5 tahun untuk menghilangkan surplus global dan menaikkan harga.
Kedua, menerapkan pajak ekspor progresif 10–35 persen yang disesuaikan dengan pergerakan harga nikel dunia, guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong penguatan industri hilir di dalam negeri.
Baca juga: Neraca perdagangan tetap surplus meski ada kenaikan harga BBM
Langkah ketiga, menghapus insentif fiskal dengan mencabut fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. Menurut Transisi Bersih, dominasi pasar Indonesia sudah cukup kuat untuk menarik investasi tanpa perlu subsidi tambahan.
Keempat, meningkatkan standar environmental, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.
“Strategi ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang menjalankan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan,” ujar Arum.
