Akademisi: Ubah paradigma pembangunan agar Mataram tahan banjir

Jumat, 30 Januari 2026 17:18 WIB

Warga saat melintasi jalan yang tergenang air akibat hujan lebat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (7/7/2025). ANTARA/Sugiharto Purnama

Mataram (ANTARA) - Akademisi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram Fariz Primadi Hirsan mengatakan paradigma pembangunan perlu diubah agar Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahan terhadap banjir.

"Perubahan mendasar yang perlu kita semua pahami adalah menggeser paradigma dari mengalirkan air secepat mungkin ke pendekatan menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin," ujar dia di Mataram, Jumat.

Fariz menegaskan perubahan itu penting agar Kota Mataram mampu menghadapi risiko ancaman banjir di masa depan akibat fenomena perubahan iklim.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 tidak bisa hanya ditempatkan sebagai isu sektoral yang ditangani secara parsial oleh dinas teknis, tetapi perlu perlu menjadi basis utama kebijakan dalam menyusun tata ruang Kota Mataram.

"Secara konkret, kita yang hidup di Kota Mataram, bahkan di Provinsi NTB secara lebih luas perlu mempertimbangkan banjir dan iklim sebagai basis utama revisi kebijakan tata ruang, bukan sekadar isu sektoral," ujar Fariz yang menjabat Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) NTB.

Baca juga: Sebanyak 49,5 hektare lahan pertanian di Mataram terdampak banjir

Lebih lanjut ia mendorong pengembalian fungsi ekologis wilayah kota melalui penguatan fungsi ruang terbuka hijau yang fungsional, pemulihan kawasan sempadan sungai, dan melindungi kawasan resapan agar tidak tergerus alih fungsi lahan.

Infrastruktur hijau berupa sumur resapan, kolam retensi mikro, atap hijau, dan permeable pavement menjadi syarat wajib dalam setiap pembangunan di Kota Mataram.

Fariz menyampaikan bahwa kepadatan di zona rawan harus dikendalikan oleh pemerintah daerah agar beban ruang tidak semakin berat.

"Sebagai ibu kota provinsi, Kota Mataram harus menjadi etalase kota adaptif iklim, bukan justru menjadi titik lemah sistem lingkungan NTB," ujar dia.

Baca juga: Logistik siap, Bantuan korban bencana Mataram tunggu SK BPBD

Pada 6 Juli 2025, hujan ekstrem yang mengguyur Pulau Lombok menimbulkan banjir besar di Kota Mataram. Bencana hidrometeorologi yang terjadi saat puncak kemarau tersebut berdampak terhadap 38.673 warga dan menimbulkan kerugian sekitar Rp55 miliar.

Berdasarkan hasil pengukuran hujan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kawasan Lingsar dan Narmada yang menjadi hulu bagi sungai-sungai di Kota Mataram diguyur hujan dengan intensitas sangat lebat melebihi 100 milimeter.

Kondisi itu menyebabkan 4,2 miliar liter air hujan tumpah dalam waktu singkat di Kota Mataram, sehingga menimbulkan bencana banjir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 52,27 persen kelurahan di Kota Mataram terdapat pemukiman di bantaran sungai.

Baca juga: Bencana hidrometeorologi, Pemkot Mataram jemput bola urus adminduk warga
Baca juga: Antisipasi banjir susulan, Kayu tumbang di Sungai Jangkuk Mataram diangkat
Baca juga: Lumpur pascabanjir menumpuk, Damkar Mataram turun bersihkan jalan
Baca juga: Banjir rob terjang Ampenan, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram siapkan relokasi warga
Baca juga: Banjir Mataram, Dinkes turunkan tim gerak cepat cek kesehatan warga