Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempertimbangkan tawaran pembangunan unit baru pengolahan sampah atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 300 ton dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Jumat, mengatakan, tawaran itu mencuat dalam pertemuan daring (zoom meeting) yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Bappenas, dan Bank Dunia.

"Pembangunan TPST direncanakan menggunakan skema dana pinjaman (loan) luar negeri," katanya.

Kota Mataram termasuk dalam jajaran 35 kabupaten/kota di Indonesia yang tersaring untuk mendapatkan penawaran program pembangunan TPST.

Meski menjadi peluang besar bagi penanganan sampah di Kota Mataram, pihaknya, mengakui adanya tantangan berat terkait persyaratan yang diajukan.

Berdasarkan informasi dalam pertemuan tersebut, untuk membangun TPST dengan kapasitas pengolahan 300 ton sampah per hari diperlukan penyediaan lahan minimal satu hektare.

Baca juga: TPST Kebon Talo Mataram ditambah kapasitasnya jadi 400 ton

Selain masalah lahan, beban biaya operasional juga menjadi perhatian serius, sebab diperkirakan dana stimulan yang harus disiapkan untuk operasional TPST tersebut mencapai Rp27,5 miliar per tahun.

"Dengan kebutuhan lahan dan biaya operasional itu, kami lihat agak berat untuk Kota Mataram," katanya.

Namun demikian, pihaknya akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait termasuk dengan Wali Kota Mataram seperti apa kebijakan terhadap penawaran itu.

Karena jika dilihat kapasitas mengolah sampah sampai 300 ton per hari, maka masalah sampah di Kota Mataram bisa teratasi sepenuhnya karena volume sampah di Kota Mataram mencapai 250 ton per hari.

Baca juga: Kementerian PU siapkan Rp90 miliar untuk bangun TPST Kebon Talo Mataram

Untuk langkah selanjutnya, kata Denny, pihaknya masih mengikuti proses pertemuan daring untuk mendalami detail teknis dan administratif.

"Hasil dari pertemuan itu nantinya akan kami laporkan kepada pimpinan daerah sebelum diambil keputusan final mengenai kesanggupan kota dalam memenuhi persyaratan tersebut," katanya.

Sementara menyinggung tentang peluang terintegrasi dengan TPST Kebon Talo yang akan dibangun tahun 2026, Denny mengatakan, peluang itu bisa saja karena ketersediaan lahan di TPST Kebon Talo yang menapai satu hektare lebih.

"Tapi, itu masih bersifat rencana awal dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Kementerian PUPR," katanya.

Baca juga: TPST Kebon Talo Mataram mulai dibangun 2026
Baca juga: TPST modern Sandubaya Mataram disiapkan jadi BLUD
Baca juga: Penampungan sampah di TPST Sandubaya Mataram bersifat sementara



Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026