Surabaya (ANTARA) - Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlangsung hari ini tidak lagi bisa dibaca sebagai gejolak geopolitik biasa. Dunia sedang menghadapi energy shock yang dampaknya nyata dan cepat merambat ke berbagai sektor. Selat Hormuz, jalur sempit yang mengalirkan kurang lebih 20 persen perdagangan minyak dunia atau sekitar 17 hingga 20 juta barel per hari, serta sekitar 20 persen perdagangan LNG global, menjadi titik tekanan utama. Di jalur ini juga mengalir berbagai komoditas strategis lain, termasuk petrokimia dan pupuk, yang menjadi fondasi industri modern. Ketika akses terganggu, dampaknya tidak berhenti pada energi, tetapi langsung menjalar ke industri, logistik, dan bahkan pangan.

Dalam konteks ini, pernyataan pemerintah bahwa harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, belum akan dinaikkan memberi sinyal penting bahwa negara masih berupaya menjaga daya beli masyarakat. Namun, di saat yang sama, pertanyaan mendasarnya tidak bisa dihindari: sampai kapan APBN mampu menahan tekanan ini?

Hari ini, rupiah berada di kisaran Rp17.003 per dolar AS. Dalam waktu yang sama, harga minyak Brent bergerak di kisaran US$107 hingga US$115 per barel. Ini bukan kondisi normal. Kita sedang menghadapi dual shock, pelemahan nilai tukar dan lonjakan harga energi, yang datang bersamaan. Tekanan ini selain finansial, tetapi juga riil, karena langsung memengaruhi kebutuhan impor dan struktur biaya ekonomi nasional.

Indonesia masih mengimpor sekitar 700 hingga 800 ribu barel minyak per hari. Dengan harga minyak di atas US$100, tambahan kebutuhan devisa menjadi sangat besar. Setiap kenaikan harga minyak selain menekan neraca perdagangan, tetapi juga memperlemah rupiah karena permintaan dolar meningkat. Inilah yang membuat pelemahan rupiah hari ini tidak bisa dilihat sebagai fluktuasi biasa.

Kombinasi ini langsung menghantam APBN. Kurs yang melemah membuat biaya impor energi melonjak, sementara harga minyak yang tinggi mendorong subsidi dan kompensasi energi membengkak. Dalam beberapa tahun terakhir, beban subsidi energi Indonesia pernah berada di kisaran Rp300 triliun hingga mendekati Rp500 triliun. Padahal asumsi APBN umumnya disusun dengan harga minyak sekitar US$70 per barel dan kurs di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500.

Ketika realisasi bergerak jauh di atas asumsi, selisihnya menjadi tekanan fiskal yang nyata. Secara sederhana, setiap kenaikan harga minyak US$10 dapat menambah beban APBN dalam puluhan triliun rupiah. Jika harga minyak bertahan di atas US$100 dan rupiah tetap berada di atas Rp17.000, maka ruang fiskal akan tergerus lebih cepat dari yang diperkirakan.

Namun tekanan ini tidak berhenti di fiskal. Di sektor riil, dampaknya terasa lebih luas dan dalam, terutama melalui rantai pasok industri. Kawasan Timur Tengah merupakan pemasok utama bahan baku petrokimia global, seperti polyethylene, polypropylene, ethylene glycol, dan methanol. Produksi polyethylene global saja mencapai lebih dari 150 juta ton per tahun, dengan kontribusi kawasan tersebut mendekati sepertiga.

Bahan-bahan ini adalah fondasi berbagai produk sehari-hari. Polyethylene digunakan untuk botol plastik, kemasan makanan, hingga galon. Polypropylene menjadi bahan wadah makanan, karung industri, hingga komponen otomotif dan alat kesehatan. Ethylene glycol adalah bahan utama serat tekstil sintetis seperti polyester, sementara methanol digunakan dalam industri resin, cat, perekat, dan bahan kimia lainnya. Artinya, ketika petrokimia terganggu, yang naik tidak hanya harga plastik, tetapi hampir seluruh biaya produksi barang konsumsi.

Industri makanan dan minuman terdampak dari dua sisi sekaligus: energi dan kemasan. Kenaikan harga resin langsung menekan margin atau mendorong kenaikan harga jual. Industri tekstil menghadapi kenaikan bahan baku serat sintetis, sementara industri otomotif dan elektronik menghadapi kenaikan biaya komponen berbasis plastik. Efeknya sistemik, tidak parsial.

Tekanan ini juga merambat ke sektor pangan. Kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar seperempat perdagangan pupuk global, terutama urea dan ammonia yang berbasis gas. Selain itu, sulfur sebagai bahan dasar pupuk fosfat memiliki volume perdagangan global sekitar 70 juta ton per tahun, dengan sekitar 15 hingga 20 juta ton terkait kawasan Teluk. Ketika pasokan terganggu, biaya pupuk meningkat, dan tekanan tersebut akan bergerak ke harga pangan.

Di sisi lain, logistik juga mengalami tekanan. Gangguan di Selat Hormuz meningkatkan premi asuransi kapal, biaya bahan bakar, dan tarif pengangkutan. Kenaikan biaya logistik ini pada akhirnya diteruskan ke harga bahan baku impor dan distribusi barang di dalam negeri. Artinya, tekanan dari satu jalur sempit di Timur Tengah bisa terasa hingga ke harga kebutuhan sehari-hari di Indonesia.

Dalam praktiknya, tekanan ini mulai tercermin dalam penyesuaian produksi. Secara agregat, penurunan kapasitas industri dapat berada di kisaran 5 hingga 10 persen, dan pada sektor padat karya seperti tekstil dapat mencapai 15 hingga 25 persen. Tahap awal biasanya berupa pengurangan lembur dan tidak diperpanjangnya kontrak tenaga kerja. Jika tekanan berlangsung lebih lama, efisiensi yang lebih dalam menjadi sulit dihindari.

Di sinilah relevansi kebijakan menahan harga BBM perlu dibaca secara utuh. Dalam jangka pendek, langkah tersebut tepat untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli. APBN memang dirancang sebagai shock absorber. Namun, daya tahannya tidak tanpa batas. Dengan batas defisit yang dijaga di sekitar 3 persen dari PDB, tambahan tekanan dari subsidi energi akan cepat mempersempit ruang fiskal.

Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah APBN mampu menahan, tetapi berapa lama. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu singkat, APBN masih relatif aman. Namun jika harga minyak bertahan tinggi dan rupiah tetap tertekan dalam beberapa bulan ke depan, maka pilihan kebijakan akan semakin terbatas.

Cepat atau lambat akan muncul trade-off. Apakah subsidi tetap dipertahankan dengan konsekuensi fiskal yang makin berat, atau mulai dilakukan penyesuaian dengan risiko inflasi dan penurunan daya beli. Kedua pilihan ini sama-sama memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang nyata.

Kita memang tidak bisa mengendalikan konflik global. Namun kita bisa menentukan seberapa rentan ekonomi kita terhadapnya. Ketahanan energi menjadi kunci, selain untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memastikan industri tetap berjalan dan lapangan kerja tetap terjaga.

Menahan harga BBM hari ini adalah langkah yang penting. Namun langkah tersebut harus diikuti dengan strategi yang lebih komprehensif: penguatan cadangan energi, diversifikasi sumber pasokan, percepatan transisi energi, serta kebijakan yang menjaga daya tahan industri nasional.

Karena pada akhirnya, pertanyaan “sampai kapan APBN bisa menahan ini?” tidak melulu soal angka, tetapi soal seberapa siap kita menghadapi dunia yang semakin tidak pasti.

*) Penulis adaah Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan Kandidat Doktor pada Program PSDM Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

COPYRIGHT © ANTARA 2026