PKS DUKUNG PEMBANGUNAN "ISLAMIC CENTER" NTB

Mataram, 23/11 (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nusa Tenggara Barat mendukung rencana pembangunan "Islamic Center" yang sudah sejak lama diharapkan masyarakat karena Islamic Sentre sangat dirindukan masyarakat NTB.

"Kami minta tidak ada satu pihak pun termasuk anggota DPRD lainnya yang menolak pembangunan pusat kegiatan Islam tersebut," kata juru bicara Frkasi PKS TGH. Musleh Kholil di hadapan sidang paripurna dewan yang dipimpim wakil ketua H.L. Syamsir di Mataram, Senin.

Sebelum menyampaikan pemandangan umum terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Gubernur NTB, ia mengatakan lokasi pembangunan "Islamic Center" telah ditentukan dan disepakati DPRD.

"DPRD juga telah menyetujui dana tahap awal pembangunan sebesar Rp15 miliar dalam APBD 2010 yang digunakan untuk relokasi gedung sekolah dan penataan fasilitas lingkungan sekitarnya," katanya.

Ia mengatakan pembangunan "Islamic Center" akan dipusatkan di bekas lapangan KONI NTB atau bersebrrangan jalan dengan Majid Raya At-Taqwa Mataram yang setiap hari ramai dikunjungi umat Islam untuk shalat berjamaah.

Masyarakat NTB yang mayoritas beragama Islam sudah lama mendambakan kehadiran pusat kegiatan Islam atau "Islamic Center" tersebut, namun baru sekarang bisa dianggarkan.

Pembangunan "Islamic Center" membutuhkan dana cukup besar yang nilainya ratusan miliar rupiah sehingga tidak mungkin semuanya dianggarkan melalui APBD.

"Dengan demikian, penitia pembangunan harus bekerja keras menggalang dana agar 'Islamic Centre' segera terwujud,' katanya.

Anggota Komisi IV DPRD NTB Dra. Endang Yuliati menyatakan tidak setuju jika Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP) Negeri Mataram digusur untuk kepentingan "Islamic Center".

"Kami setuju dengan adanya gagasan membangun 'Islamic Center' tetapi jangan merusak fasilitas yang sudah ada apalagi sekolah," katanya.

Ia mengataan jika "Islamic Center" mau dibangun cukup dengan menggunakan lapangan KONI, tidak harus merusak sekolah apalagi yang akan tergusur bukan hanya SPP, tetapi juga SMP Negeri 6 yang merupakan salah satu sekolah bertaraf internasional di daerah ini.

"Kami minta Pemprov NTB untuk menunda relokasi gedung SPP apalagi para siswa kelas III sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional sehingga harus konsentrasi belajar," katanya.
Menurut dia kalau pemerintah tetap ingin menggusur SPP Mataram, hendaknya disediakan tempat memadai karena SPP merupakan induk dari SPP di kabupaten dan kota se-NTB. (*)