INVESTOR NASIONAL PROGRAMKAN PABRIK GULA DI DOMPU

         Mataram, (ANTARA) - Investor nasional memprogramkan pembangunan pabrik gula pasir  di Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah meyakini daerah itu cukup potensial untuk pengembangan tanaman tebu.

         "Sudah ada investor nasional yang menyatakan berminat menanamkan investasi pabrik gula pasir di Dompu, dan sudah disampaikan ke Kementerian Perindustrian kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi NTB," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Hery Erpan Rayes, di Mataram (15/2).

         Rayes mengatakan untuk mengembangan industri tebu sekaligus membangun pabrik gula di Dompu, investor nasional itu membutuhkan areal tanam tebu sedikitnya 20 ribu hektare.

         Di Kabupaten Dompu terdapat belasan hingga puluhan ribu hektare lahan yang ditelantarkan investor sehingga memungkinkan dipergunakan untuk memproduksi gula.

         "Namun status lahan yang ditelantarkan sejumlah investor itu masih harus diklarifikasi oleh institusi terkait yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN)," katanya.

         Ia mengatakan kalau lahan itu sudah dibebaskan dari status terlantar, dapat langsung diarahkan pemanfaatannya untuk kepentingan industri tebu beserta pabrik gula.

         Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir pada Sabtu (13/2) menggelar rapat koordinasi penyelesaian tanah yang ditelantarkan ratusan pengusaha sejak 2002.

         Namun rapat itu tidak terlaksana sesuai harapan karena BPN Provinsi NTB menyajikan data lama hasil rekapitulasi tanah terlantar sejak 2002 hingga 2006.

         Data lama versi BPN NTB itu menyebutkan terdapat 139 perusahaan yang menelantarkan 18 ribu hektare lahan investasi.

         Sebagian peserta rapat koordinasi mempersoalkan data itu dan diperkirakan lahan investasi yang ditelantarkan investor sampai akhir  2009 lebih dari 20 ribu hektare.

         Wagub NTB kemudian minta Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) NTB Yakob Abidin dan Staf Ahli Gubernur NTB bidang Investasi berkoordinasi dengan Kepala BPN NTB menindaklanjuti perbedaan data lahan terlantar itu.

          "Paling lambat 1 Maret mendatang sudah ada data valid di meja saya dan meja gubernur, kami akan mengundang BPN pusat untuk menyikapi masalah ini," kata Munir.

          Menurut dia akibat penelantaran tanah oleh ratusan investor itu nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) NTB hanya terealisasi Rp0,94 triliun dari target Rp4,1 triliun atau hanya 23 persen.

          Berbeda dengan penanaman modal asing (PMA) yang terealisasi Rp3,1 juta dolar AS dari target Rp4,4 juta dolar AS (71 persen).        
     "Karena itu, selain mempermudah proses investasi untuk menarik minat investor, juga perlu dilakukan pembenahan lahan investasi," kata Munir.(*)