#ASET PEMPROV NTB

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Nana Sudjana yang kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya, mengatakan, masalah Hak Guna Usaha (HGU) Trawangan yang ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat masih melakukan kajian secara komprehensif untuk memutuskan kontrak lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT Gili Trawangan Indah di kawasan wisata ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB memutus kontrak lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) di kawasan wisata Gili ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong dilakukannya audit investigasi untuk mengungkap persoalan lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) di kawasan wisata Gili ...

Bentuk perjanjian kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) perihal pengelolaan lahan wisata di kawasan Gili Trawangan, dinilai cacat ...

Bentuk perjanjian kontrak kerja antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) perihal pengelolaan lahan wisata di kawasan Gili Trawangan, dinilai cacat ...

Aktivis sosial dari Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) Nusa Tenggara Barat, meminta pihak DPRD memandang persoalan aset kawasan wisata Gili Trawangan yang dinilai mampu memberikan ...

Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat menemukan fakta bahwa 65 hektare lahanmilik Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) di kawasan wisata andalan provinsi itu ...

Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat: Merekomendasikan agar Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) lahan seluas 65 hektare yang dikelola ...

Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat merekomendasikan agar Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT ...