#BKD

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, lebih selektif mengeluarkan rekomendasi izin pemasangan papan reklame agar tidak melanggar aturan, mengganggu lalu lintas dan estetika kota ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan tagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengejar realisasi target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp29 miliar. ...

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera menempelkan stiker bagi wajib pajak (WP) reklame yang belum bayar atau menunggak pajak sebagai tindakan penegakan hukum dan ...

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan usulan kenaikan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 oleh kalangan DPRD setempat yang mencapai Rp150 miliar terlalu tinggi. ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, keberadaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang diterima pemerintah kota setiap tahun mendukung berbagai program ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp56 miliar untuk gaji 3.070 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di kota ...

Seorang oknum guru madrasah berinisial DW di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan ke Polres Lombok Timur oleh suaminya berinisial AG atas dugaan kekerasan dalam ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menarik sebanyak 320 kendaraan dinas roda dua dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilakukan pendataan kembali agar pemanfaatan ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa denda tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 31 Oktober 2025. ...

Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Moh Akri meminta pemerintah provinsi tidak merumahkan 518 tenaga honorer yang belum jelas statusnya sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka. ...