Pemkot Mataram nilai usulan kenaikan PAD Rp150 miliar terlalu tinggi

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan usulan kenaikan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 oleh kalangan DPRD setempat yang mencapai Rp150 miliar terlalu tinggi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H.M. Ramayoga di Mataram, Selasa, mengatakan DPRD Kota Mataram mengusulkan target PAD tahun 2026 naik menjadi Rp766 miliar, dari Rp616 miliar pada 2025.

"Ada kenaikan target Rp150 miliar, itu terlalu tinggi sebab kemampuan Kota Mataram untuk penambahan target PAD sekitar Rp20 miliar lebih," katanya.

Hal tersebut disampaikan Ramayoga usai melakukan pembahasan RAPBD tahun 2026 dengan jajaran DPRD Kota Mataram.

Baca juga: Target PAD Mataram dinaikkan jadi Rp631 miliar

Ramayoga mengatakan kalaupun ada kenaikan target PAD, maksimal kenaikan menjadi Rp640 miliar atau naik Rp24 miliar.

"Tingginya usulan kenaikan target PAD tersebut dipicu beda asumsi perhitungannya. Untuk itulah, kami masih mencari titik temunya agar penetapan target bisa sesuai potensi yang ada," katanya.

Pada prinsipnya, kata Ramayoga, Pemerintah Kota Mataram siap melakukan penyesuaian target PAD, asalkan sumber dan potensi sesuai kemampuan.

Untuk yang ditangani BKD, sumber PAD yang dinaikkan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yakni dari Rp41 miliar menjadi Rp46 miliar lebih.

"Kenaikan itu, masih kami lihat perkembangannya sebab BPHTB itu tidak bisa kita proyeksi sejauh mana transaksi yang terjadi di lapangan," katanya.

Baca juga: BKD evaluasi sumber PAD Mataram yang belum capai target

Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari target Rp30 miliar naik menjadi Rp45 miliar.

"Untuk potensi penerimaan dari PBB, kami bisa menghitung potensi kenaikannya dengan objek pajak yang belum masuk penerimaan bisa dipetakan," katanya.

Ia mengatakan tenggat waktu penetapan APBD 2026 kian mepet, namun pihaknya optimistis segera ada titik temu atau kesepakatan dengan DPRD terkait kenaikan target PAD.

"Tinggal menunggu waktu, insyaallah segera ada kesepakatan. Jika jajaran organisasi perangkat daerah sepakat dengan kenaikan itu ya selesai," katanya.

Baca juga: Realisasi PAD Mataram 2024 capai Rp497,28 miliar