#BKD

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD), sesuai surat perintah penyelidikan bernomor: Print ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak menutupi kesalahan anak buahnya jika mereka terbukti melakukan ...

Mataram (Antara NTB)- Sekitar 2.000 pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Mataram hingga saat ini belum teregistrasi pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) pada level dua di Badan Kepegawaian ...

Mataram, (Antara NTB)- Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani menyatakan optimistis mendapatkan izin mutasi pejabat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Lihat saja nanti, usulan ...

Dua pejabat eselon IV Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang tertangkap sedang berbuat mesum saat jam kerja di salah satu hotel berbintang akhirnya dicopot dari ...

Mataram, (Antara NTB)- Sekretaris Daerah Kota Mataram HL Makmur Said mengatakan, hingga saat ini penjabat wali kota masih melakukan asesmen terhadap pegawai di kota ini dan belum mau memutasi ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan sanksi tegas terhadap 169 pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan indispliner selama triwulan kedua tahun 2015. ...

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Nusa Tenggara Barat HL Jazuli Azhar mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pengaduan adanya anggota dewan yang terindikasi ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Ruslan Turmuzi mendukung polisi membongkar kasus ijazah palsu karena yang terjadi sudah masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan. ...

Mataram, (AntaraNTB)- Sebanyak 347 calon pegawai negeri sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dari tenaga honorer kategori dua (K2) formasi tahun 2013, mengikuti pendidikan dan latihan ...