Mataram (Antaranews NTB) - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memaksimalkan semua stafnya untuk menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) guna mencapai target yang telah ditetapkan tahun ini sebesar Rp26 miliar.
"Untuk mencapai target tersebut hingga akhir tahun ini, kami memaksimalkan staf yang ada untuk turun melakukan penagihan PBB bahkan pada hari libur sekalipun," kata Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan upaya penurunan stafnya melakukan penagihan itu telah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga realisasi PBB sampai saat ini tercatat sebesar 87,6 persen atau sekitar Rp23 miliar dari target Rp26 miliar.
Dikatakan meskipun kondisi Kota Mataram masih dalam masa transisi pascagempa bumi, namun animo masyarakat membayar PBB masih relatif baik, bahkan tingkat kunjungan masyarakat yang membayar PBB ke Kantor BKD cukup baik.
Apalagi, katanya, setelah pemerintah kota memberlakukan penundaan tanggal jatuh tempo yang sedianya pada 31 Agustus 2018, menjadi 31 Desember 2018 serta penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak.
"Jadi masyarakat yang ingin membayar PBB meski sudah lewat tanggal jatuh tempo, tidak dikenakan sanksi berupa denda," katanya.
Selain itu, pemerintah kota juga telah mengeluarkan kebijakan membebaskan korban gempa bumi yang rumahnya rusak berat dari pembayaran PBB tahun ini.
Sementara untuk korban yang rumahnya rusak sedang diberikan potongan pembayaran sebesar 50 persen dari nilai tagihan PBB dan 25 persen potongan bagi korban yang rumahnya rusak ringan.
"Kebijakan itu kami yakini tidak akan menurunkan capaian realisasi PBB sebab kebijakan tersebut bertujuan membantu meringankan beban para korban gempa bumi di kota ini," katanya.
Lebih jauh Denny begitu pria ini akrab disapa mengatakan selain menurunkan stafnya melakukan penagihan, tim jemput bola dengan menggunakan mobil pelayanan juga tetap berjalan sesuai jadwal yang ada.
"Tim pelayanan PBB dengan mobil keliling? juga masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui koordinasi dengan kelurahan dan lingkungan," katanya.
