Gubernur Iqbal mutasi 72 pejabat di Pemprov NTB

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal akhirnya melakukan mutasi secara besar-besaran pejabat tinggi pratama dan eselon III di organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu.

Dalam mutasi yang digelar secara tertutup terdapat 26 pejabat tinggi pratama dan 46 pejabat eselon III yang dimutasi oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Di antara 26 pejabat tinggi pratama pimpinan OPD yang dimutasi itu, antara lain Staf Ahli Gubernur dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Yusron Hadi menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kadiskominfotik),

Kepala Biro Pemerintahan Lalu Hamdi menjadi Kepala Dinas PMD Dukcapil, Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim menjadi Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perdagangan Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala BPSDM, Kepala Dikpora Tribudi Prayitno menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Eva Dewiyani menjadi Asisten 3 Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Kemudian Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB Lalu Abdul Wahid menjadi Staf Ahli Gubernur. Kasat Pol PP Subhan Hasan menjadi Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial Akhsanul Khalik menjadi Staf Ahli Gubernur. Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad menjadi Kadispora NTB, Staf Ahli Gubernur/Plt Kepala Dinas ESDM Izzudin menjadi Karo Administrasi Setda NTB, Kepala BPSDM
Ashari menjadi Kadis Perpustakaan dan Arsip, Kepala PMD dan Capil Lalu Ahmad Nur Aulia menjadi Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar).

Baca juga: Mutasi perdana pejabat di Pemprov NTB, berikut daftarnya

Selanjutnya, Kadispar NTB Jamaludin Maladi menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Abdul Aziz menjadi Kadisdikbud. Kadis Dikbud NTB Aidy Furqan menjadi Kepala DKP, Kepala Perkim Sadimin menjadi Kadis PUPR NTB, Kadis Kominfotik NTB Najamudin Amy menjadi Kadis Perkim, Kepala DP3AP2KB Nunung Triningsih menjadi Kepala Dinas Sosial,

Kemudian Sekretaris DPRD NTB Surya Bahari menjadi Kadis DP3AP2KB, Kepala Biro Umum Setda NTB Hendra Saputra menjadi Sekretaris DPRD NTB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan M Riadi menjadi Kepala Biro Umum Setda NTB, Asisten III Setda NTB Fathul Gani menjadi Kasat Pol PP, Kepala Dinas Perhubungan Lalu Moh Faozal menjadi Asisten 2 Setda NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Putu Gede Aryadi menjadi Kepala Badan Brida NTB dan Kepala Biro Pengadaan dan Jasa Roni Yuhaeri menjadi fungsional.

"Alhamdulillah hari ini kami sudah melantik 72 pejabat, terdiri dari 26 eselon 2 dan 46 pejabat eselon 3," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri dan Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi pada wartawan seusai melantik 72 pejabat di lingkungan Pemprov di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

Menurutnya, mutasi ini sifatnya hanya rotasi dan tidak ada satu pun ASN yang di non jobkan.

"Di rubah posisinya, di rubah tempatnya supaya sesuai dan supaya di area prioritas bisa dimulai, segera berlari dan bisa jalan," ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.

Baca juga: Mutasi pejabat Pemprov NTB hari ini batal, ada apa?

Disinggung ada satu pejabat yang beralih ke fungsional, Miq Iqbal menegaskan bahwa yang bersangkutan secara sukarela ingin beralih status dari struktural menjadi fungsional.

"Nggak yang satunya tidak non job, yang bersangkutan secara sukarela dari dulu memang ingin fungsional. Jadi tidak ada yang di non job-kan," terangnya.

Miq Iqbal menambahkan dalam mutasi kali ini pihaknya meminta para pejabat yang dilantik untuk membawa istri (pasangan). Hal ini dimaksudkan agar para istri sebagai bentuk pengakuan agar pasangan memiliki pengaruh yang besar dalam kemajuan karier suaminya dalam mencapai kinerja yang maksimal.

"Karena itu kita minta dukungan para istri atau keluarga untuk dapat mendukung suaminya," ucap Miq Iqbal.

Baca juga: Gubernur NTB Iqbal bantah penundaan mutasi pejabat alasan politis

Meski demikian, orang nomor satu di NTB ini, menegaskan bahwa mutasi ini adalah fase pertama dari rangkaian meritokrasi yang di gaung-kan-nya.

"Meritokrasi ini bukan barang yang bisa kita wujudkan dalam satu malam. Ini butuh waktu dan ini merupakan fase awal. Arah akhirnya membangun manajemen talenta dan ini akan kita coba bangun ke depan," tegasnya.

Ditanya salah satu OPD yang tidak ikut tahap evaluasi. Gubernur menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memberikan pemaparan-nya melalui slide yang dikirim. Sedangkan, soal pimpinan OPD yang diturunkan eselon-nya dari II A ke ke II B, gubernur mengatakan tidak ada, karena di dalam sistem kepegawaian yang ada tidak ada mengenal II A dan II B.

"Itu tidak terlalu penting karena eselon II semua sama sekarang," ujarnya.

Sementara itu sejumlah pejabat yang masih dibiarkan kosong. Gubernur mengatakan akan dilakukan seleksi. Namun dirinya akan membentuk panitia seleksi terlebih dahulu.

"Yang lowong sekarang ini akan segera kita pansel-kan. Sengaja kita lowong-kan sehingga kita akan mulai pansel-kan. Minggu depan sudah kita mulai menyusun pansel-nya. Termasuk yang lowong di eselon II kita akan beauty kontes-kan, sehingga semua orang kita persilah-kan untuk ikut mendaftar," katanya.

Baca juga: Gubernur NTB komitmen tegakkan meritokrasi demi wujudkan kemajuan daerah
Baca juga: Berikut daftar kepala OPD di Pemprov NTB yang dikabarkan dimutasi