#BPK RI

Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara, Rabu, untuk mempelajari proses pembentukan daerah otonom termuda di Nusa ...

Seluruh fraksi DPRD menerima laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, setelah melalui berbagai analisa dan pembahasan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk keempat kalinya kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas ...

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Hj Ermalena mendukung wacana usulan pembiayaan parpol Rp1 triliun per tahun dari APBN. "Kami sangat mendukung karena dengan dana sebesar itu ...

DPRD Nusa Tenggara Barat menyebutkan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2013-2014 ditemukan tidak kurang 1.360 ...

Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun."Dari 35 BUMN ...

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat menemukan adanya indikasi kerugian negara dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap belanja modal infrastruktur di ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa saksi ahli dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia guna memperkuat bukti terkait kasus kepemilikan lahan ...

Mataram, (Antara)- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Yance Hendra Dirra mengatakan, pihaknya segera mengusulkan penghapusan aset bermasalah senilai Rp120 milar ke ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah tiga tahun berturut-turut yakni 2011, 2012, dan 2013. ...