Lombok Utara (Antara NTB) - Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara, Rabu, untuk mempelajari proses pembentukan daerah otonom termuda di Nusa Tenggara Barat itu.
Ketua rombongan DPRD Kabupaten Brebes Jaharudin, mengaku sangat mengapresiasi prestasi Kabupaten Lombok Utara yang mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014.
Menurut dia, di usia yang masih sangat muda (lima tahun), Lombok Utara sudah mampu menjadi daerah pemekaran yang sangat baik.
"Untuk itu lah kami datang ke daerah ini belajar bagaimana Lombok Utara mendapat prestasi tersebut," kata Jaharudin, didampingi Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Brebes.
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Irwan, menjelaskan sejumlah upaya sudah dilakukan pihaknya dalam pengelolaan aset, sehingga memperoleh penilaian WTP dari BPK.
"Upaya untuk mendapatkan penilaian WTP memang sudah cukup lama kami lakukan, tepatnya, sejak 2011 lalu," katanya.
Sementara terkait langkah-langkah pemekaran, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Sudirsah Sujanto, memberikan kesempatan Ketua Komisi I Ardianto, untuk memberikan pemaparan.
Menurut politisi Hanura itu, saat pemekaran dirinya bukanlah pelaku sejarah. Namun dia mengatakan peran anggota DPR RI asal NTB dalam menjembatani Komite Pembentukan Kabupaten Lombok Utara sangat besar.
Syukurnya, sambung Ardianto, dari 257 kabupaten/kota pemekaran seluruh Indonesia, Lombok Utara masuk tiga besar kabupaten pemekaran yang tergolong sukses.
"Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin jika dalam beberapa waktu kedepan, Lombok Utara akan mampu melebihi kabupaten induk (Lombok Barat), baik dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) maupun prestasi lainnya," ujarnya.
Di samping soal aset dan trobosan dalam pemekaran, anggota DPRD Kabupaten Brebes juga mempelajari upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan PAD.
Sektor pariwisata adalah sektor yang paling banyak menyumbang PAD untuk kabupaten termuda di NTB itu. (*)
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56