#DISTRIBUSI LOGISTIK

Kumpulan berita distribusi logistik, ditemukan 716 berita.

GUBERNUR NTB MASIH MENOLAK BERAS IMPOR

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, masih menolak beras impor yang hendak dipasok Badan Urusan Logistik sejak akhir Desember 2011 karena daerah itu ...

LOMBOK BARAT MENUNGGAK PEMBAYARAN RASKIN RP825 JUTA

Badan Urusan Logistik Divisi Regional Nusa Tenggara Barat mencatat nilai tunggakan pembayaran beras untuk warga miskin di Kabupaten Lombok Barat ...

TPID NTB CARI SOLUSI STABILKAN HARGA BERAS

Tim Pengendali Inflasi Daerah Nusa Tenggara Barat menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi guna menstabilkan harga beras yang cenderung terus ...

JENAZAH KORBAN HELIKOPTER JATUH DIOTOPSI DI MATARAM

Dua jenazah korban tewas dalam musibah jatuhnya helikopter sewaan PT Newmont Nusa Tenggara di pegunungan Kemilas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Minggu (25/9) siang, ...

JENAZAH KORBAN HELIKOPTER JATUH DIEVAKUASI KE JAKARTA

Dua jenazah korban tewas dalam musibah jatuhnya helikopter sewaan PT Newmont Nusa Tenggara di pegunungan Kemilas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara ...

BKP NTB PANTAU KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Nusa Tenggara Barat (NTB), memantau kondisi ketersediaan dan harga pangan di sejumlah ...

BULOG NTB REALISASIKAN 65 PERSEN PENGADAAN BERAS

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Nusa Tenggara Barat telah merealisasikan pengadaan beras sebanyak 106.268 ton atau 65 persen dari ...

ENAM KABUPATEN DI NTB MENUNGGAK BAYAR RASKIN

Sebanyak enam kabupaten/kota di NTB masih menunggak pembayaran beras miskin periode Juni 2011, dengan alasan yang belum ...

BULOG DIMINTA PERHATIKAN KUALITAS DAN KUANTITAS RASKIN

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam distribusi beras ...

KOMISI IV WACANAKAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN PANGAN

Komisi IV DPR RI mewacanakan pembentukan Kementerian Pangan sebagai upaya menyelesaikan masalah keruwetan pangan nasional secara terpadu.Menurut anggota Komisi IV DPR Ma`mur ...