#DITJEN AHU

Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengalihkan sistem verifikasi layanan kewarganegaraan dari pendekatan administratif menjadi berbasis risiko (risk-based verification) guna memperkuat kedaulatan ...

Kementerian Hukum menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru memberikan legitimasi normatif yang lebih jelas terhadap eksistensi PPNS sebagai penyidik yang memperoleh kewenangan ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengungkapkan sengketa ahli waris di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), Mojokerto, Jawa Timur, berdampak konflik keluarga. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) RepublikIndonesia menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pendidikan dan sertifikasi kurator. Dalam rapat komite di Jakarta, Rabu (14/1), Direktur ...

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih di Maluku untuk fokus mengembangkan komoditas unggulan lokal, seperti pala dan cengkeh. Dalam dialog percepatan ...

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menilai pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menghidupkan semangat berkoperasi di tengah ...

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mempercepat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai implementasi Instruksi Presiden ...

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat dua perusahaan pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) sedang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan usia pensiun notaris menjadi 70 tahun. Dalam putusan MK tersebut, kata Direktur Jenderal ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026. Menteri Hukum (Menkum) ...