#DPRD NTB

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan target pendapatan belanja daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ...

Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB sepakat memperkuat substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumbangan Dana Pendidikan guna mencegah praktik pungutan liar di ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pembentukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi dapat ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD)pada semester pertama2026mencapai Rp273,859 miliaratau 43,27 persen dari ...

Ombudsman RI (ORI) mendorong adanya komunikasi dua arah antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam merumuskan kebijakan demi tata kelola yang lebih ...

Sekretariat DPRD Bali menggali regulasi yang sudah dibuat Pemda dan DPRD DKI Jakarta dalam percepatan transformasi energi bersih. “Kami ingin tahu regulasi apa saja yang sudah ada dan ...

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengembalikan anggaran untuk pembebasan lahan tahun 2025 sebesar Rp5 miliar ke kas daerah. Kepala Dinas ...

Wali Kota Bima, A Rahman H Abidin tidak mempersoalkan jika Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal ingin bergabung dan maju dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat NTB. Ia ...

Tim Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat menyiapkan seluruh mekanisme seleksi untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung profesional, objektif, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjutirekomendasi dan catatan strategis yang telah disampaikandewan dalam ...