#KETUA DPRD MATARAM

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat dan DPRD mendorong pengusaha dan pemerintah daerah segera membentuk peta jalan atau "roadmap" pengembangan tebu seiring ditetapkannya ...

DPRD Nusa Tenggara Barat, menyesalkan terlambat-nya pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 oleh Tim Anggaran Pemerintah ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, mendorong penguatan dan kemajuan peran perempuan dalam politik sebagai pemangku kebijakan di wilayah setempat. "Perempuan jika ...

Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet meminta pemerintah memperketat standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) ...

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengatakan renovasi gedung utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca-dibakar dan dijarah pada aksi massa 30 Agustus 2025 bisa dikerjakan pada tahun 2026. ...

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengajak seluruh kader partai di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk selalu introspeksi diri dan memperkuat nilai perjuangan serta ...

Lembaga Kenaziran Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorongPemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengampanyekan dan melakukan literasi tentang wakaf uang yang ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menginisiasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Wakaf, sebagai payung hukum baru dalam tata ...

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi NTB untuk secepatnya melakukan penyesuaian sejumlah pos anggaran sesuai dengan ...

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menegaskan detail gambar kerja atau detail engineering design (DED) jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ditargetkan tuntas pada ...