#KETUA DPRD MATARAM

Ketua DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Abdul Malik, mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai ...

Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM DPRD Nusa Tenggara Barat Muhammad Akri mengingatkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap ...

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi, menyoroti beban utang yang cukup besar dimiliki BUMD PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang jumlahnya mencapai ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara BaratLalu Wirajaya mengatakan penutupan sementara 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikanmakanan yang ...

Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti kesenjangan layanan transportasi di sejumlah wilayah itu yang dinilai tidak mencerminkan adanya pemerataan, namun justru ketimpangan. Hal ini mencuat ...

Pembalap muda ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB),merespon positif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) dalam melindungi anak di ...

Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah mengangkat sebanyak 237.000 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi ASN. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian ...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani membantah bahwa program unggulan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot atau pun mengambil anggaran pendidikan. "Malah, ...

Koalisi Anti Kriminalisasi Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima terkait penetapan tersangka terhadap seorang aktivis perempuan, ...