#KEUANGAN DAERAH

Di banyak daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperlakukan sebagai garis finis. Ketika opini itu diraih, keberhasilan diumumkan, capaian dirayakan, dan tugas seolah telah selesai. ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi terhadap transformasi tata kelola keuangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB ...

Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Baratmenyebutkan,l sebanyak 3.046 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup pemerintah setempat akan mendapatkan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)Lalu Muhamad Iqbal mengaku optimistis mampu menuntaskan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk rancangan peraturan daerah (Raperda) Tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan guna mewujudkan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) ke depannya. ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai Rp9,67 triliun atau ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meminta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, tidak khawatir terkait alokasi anggaran gaji yang disiapkan untuk 10 ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan konversi Bank PerekonomianRakyat (BPR) menjadi syariah tidak lain untuk menjamin perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan ekonomi berbasis ...

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim menyebut pengembangan platform teknologi terpadu menutup celah korupsi dan kerugian negara sehingga bukan ...