#KOPERASI PERTAMBANGAN RAKYAT

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan cara pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam Undang-Undang Minerba harus dengan parameter yang jelasagar pengelolaan pertambangan di ...

Sebanyak tiga koperasi di ProvinsiNusa Tenggara Barat (NTB)mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah pusat. Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik pendapatan asli daerah dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) sebanyak Rp28 miliar dalam setahun yang tertuang melalui regulasi terbaru ihwal ...

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong pengembangan usaha pertambangan berbasis koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna memperkuat tata kelola tambang rakyat yang legal, profesional ...

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Selasa (24/2) yang perlu di baca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Pemprov NTB: Dari sorotan anggaran ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut perbedaan interpretasi regulasi yang terjadi antara urusan ESDM, lingkungan hidup, dan koperasi menjadi hambatan utama dalam percepatan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat proses perizinan tambang rakyat sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemotongan dana ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tidak menginginkan kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) disalahgunakan. "Sejak 2024, pemerintah pusat mendelegasikan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan setiap koperasi yang ingin mengelola tambang rakyat terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan, salah satunya Surat Lolos Verifikasi ...

Di sejumlah perbukitan di Pulau Sumbawa dan Lombok Barat, aktivitas mendulang emas telah berlangsung jauh sebelum negara hadir dengan payung hukum yang rapi. Tambang rakyat tumbuh sebagai jawaban ...