#KUA PPAS

Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 sudah sesuai ...

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Barat menolak ikut membahas Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 karena diduga banyak kejanggalan. "Kami menolak ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara mengadakan rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS), ...

Baca juga: Kenaikan gaji pegawai non-PNS di Mataram tengah dirumuskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito menyakini, proses pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2020, ...

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera membahas usul dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Mataram anggaran untuk pelaksanana pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar Rp30 miliar. ...

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun ...

Pemerintah Provinsi dan DPRD Nusa Tenggara Barat menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 mencapai Rp5,2 Triliun. Dalam laporan Badan ...

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun 2018 diperkirakan turun sebesar Rp11,3 miliar lebih dibandingkan APBD 2017. Sekretaris Daerah Kota ...

Sejumlah fraksi di DPRD Nusa Tenggara Barat memprotes sikap pimpinan DPRD yang dinilai otoriter karena secara sepihak menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon ...