APBD NTB 2019 disepakati mencapai Rp5,2 triliun

Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Provinsi dan DPRD Nusa Tenggara Barat menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 mencapai Rp5,2 Triliun.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2019 yang disampaikan H Johan Rosihan pada Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa, menyebutkan postur APBD 2019 mencapai Rp5,2 miliar  yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,6 miliar. Dana perimbangan Rp3,4 miliar dan pendapatan lain daerah yang sah mencapai Rp86,3 miliar.

"Raperda APBD 2019 merupakan tindaklanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD," ujarnya.

Ia merincikan, dari total belanja daerah yang mencapai Rp5,2 Triliun itu, terdiri dari belanja tidak langsung mencapai Rp3,1 miliar dan belanja langsung sebesar Rp2,1 miliar.

"Untuk pembiayaan daerah dialokasikan melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp20,6 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar lebih," terangnya.

Meski demikian, menurut Johan, dalam postur APBD NTB 2019, pihaknya memberikan sejumlah catatan penting, sehingga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Salah satunya, pendapatan daerah dalam APBD NTB 2019 yang mengalami penurunan sebesar 1,91 persen. Hal ini disebabkan masih lemahnya analisis terhadap potensi pajak dan retribusi daerah dan kurangnya hasil pengelolaan aset serta lemahnya kinerja sejumlah BUMD.

"APBD ini merupakan tahun pertama dalam penerapan RPJMD NTB 2018-2023, sehingga menjadi landasan kuat dalam mewujudkan visi misi NTB Gemilang," katanya.

Diketahui APBD NTB 2019 mengalami pengurangan sebesar Rp500 miliar dari total APBD NTB 2018 yang mencapai Rp5,7 triliun. Sidang paripurna APBD NTB 2019 ini dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah yang dihadiri langsung Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.