Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi mengungkapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 difokuskan untuk mengendalikan inflasi, kemiskinan, dan pemilu serta pilkada.
"Kita akan memberikan perhatian khusus terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaannya di daerah," ujar Gita pada Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024 di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus berikhtiar untuk mempercepat proses peningkatan pertumbuhan pembangunan di segala sektor.
"Sebagaimana arahan dari pemerintah pusat pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan penurunan di samping pengendalian inflasi kemiskinan ekstrem pengawalan pemilu dan pilkada," terangnya.
Menurut dia, pemerintah daerah juga akan memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas masyarakat melalui misi bela dan beli produk UMKM lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal di NTB dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberdayakan para pelaku UMKM di NTB.
"Implementasi dari kebijakan ini telah tertuang dalam kegiatan-kegiatan Jumat salam, Jumat Belondong dan lain sebagainya. Setiap Jumat kita ramai-ramai menyapa masyarakat dengan memberikan pencerahan pencerdasan terhadap berbagai program-program termasuk melakukan sosialisasi bagaimana menciptakan suasana pemilu yang damai di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2024 kedepannya merupakan tugas bersama untuk mengawal seluruh rangkaian perjalanan ini demi mewujudkan NTB yang terus maju melaju di masa yang akan datang.
Baca juga: Aceh Besar gelar pasar murah tekan inflasi
Baca juga: Manfaatkan insentif fiskal kendalikan inflasi daerah di Sulut
"Demi melanjutkan kerja kerja kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan progresif ke depan hadir sebagai proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan tetapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan kedepannya," katanya.
Berita Terkait
Pembahasan APBD-P NTB 2025 sesuaikan cagub terpilih
Senin, 2 Desember 2024 20:42
Pemkab-DPRD Lombok Tengah sepakati KUA APBD Perubahan 2024
Kamis, 8 Agustus 2024 19:52
PAD Lombok Tengah 2024 ditarget bertambah Rp61 miliar
Senin, 5 Agustus 2024 22:59
Hindari penyimpangan, Pejabat Pemkab Lombok Tengah dibekali aturan penggunaan APBD 2024
Kamis, 18 Januari 2024 17:19
Pj Gubernur NTB memastikan sisa utang Rp260 miliar tuntas 2024
Jumat, 12 Januari 2024 6:18
DPRD NTB membantah spekulasi kenaikan dana pokir Rp400 miliar
Senin, 20 November 2023 6:17
DPRD NTB meminta Pj Gubernur percepat KUA-PPASAPBD 2024
Jumat, 10 November 2023 13:52
Pj Gubernur NTB Lalu Gita mendorong penyehatan anggaran daerah dan SIPD RI
Kamis, 2 November 2023 4:48