Terpopuler: Pelantikan kepala daerah diundur Maret, sengketa Pilkada 2024 hingga uji coba program makan bergizi gratis Lombok Tengah

id Berita terkini Lombok,Uji coba Makan gratis,Pelantikan kepala daerah diundur Maret 2025, NTB klaim penyusunan APBD 2025 sudah sesuai ketentuan,NTB tid

Terpopuler: Pelantikan kepala daerah diundur Maret, sengketa Pilkada 2024 hingga uji coba program makan bergizi gratis Lombok Tengah

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin meninjau simulasi program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan di empat lokasi yang berada di wilayah Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (12/12/2024). (ANTARA/Pemprov NTB). (1)

Mataram (ANTARA) - Sejumlah peristiwa menarik pada Jumat (3/1) yang masih perlu dibaca warga Lombok.

Berikut berita yang dirangkum Antara NTB, yaitu:

1. 309 perkara sengketa Pilkada 2024 di MK telah teregistrasi

Mahkamah Konstitusi secara resmi telah meregistrasi sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 per Jumat pukul 14.49 WIB.

“Hari ini, tanggal 3 Januari 2025 sudah dilakukan registrasi perkara untuk permohonan yang masuk. Jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta.

Baca beritanya di sini

2. DPRD nilai Pemprov NTB tidak serius atasi persoalan banjir tahunan

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Marga Harun menilai pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota tidak serius mengatasi persoalan banjir tahunan yang sering melanda Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima termasuk wilayah lain di daerah itu.

"Persoalan banjir ini adalah persoalan tahunan. Efeknya mengganggu aktivitas sosial kemasyarakatan sehingga perlu perhatian serius semua pihak. Semua elemen harus terlibat karena ini masalah krusial," ujarnya di Mataram, Jumat.

Baca beritanya di sini

3. Pemprov NTB klaim penyusunan APBD 2025 sudah sesuai ketentuan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengklaim penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.


"APBD 2025 dari sisi tahapan penyusunan maupun subtansi sudah memenuhi ketentuan," kata Asisten III Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Wirawan Ahmad di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan berbagai tahapan sudah dilakukan, melalui penyusunan RKPD, KUA PPAS sampai dengan penetapan Raperda APBD menjadi Perda APBD 2025.

Baca berita di sini

4. Pelantikan kepala daerah diundur Maret 2025 agar serentak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.
Dede Yusuf mengatakan bahwa seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

Baca beritanya di sini

5. Uji coba program makan bergizi gratis dimulai di Lombok Tengah

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama lembaga Kita Indonesia Prabu (KIPRA) melaksanakan uji coba program Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Lombok Tengah.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah di Lombok Tengah, Jumat, mengatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis ini untuk mempersiapkan berbagai langkah dalam menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Baca beritanya di sini