Pemprov NTB minta relaksasi izin ekspor tambang ke pusat

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa meminta relaksasi izin ekspor tambang ke pemerintah pusat, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ketua DPRD Sumbawa Barat Kaharuddin Umar mengakui atas dasar aspirasi DPRD Sumbawa Barat meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan izin relaksasi ekspor kepada AMMAN di tahun 2025, dengan beberapa pertimbangan, di antaranya pendapatan daerah Sumbawa Barat 80 persen bergantung pada sektor tambang.

"Aspirasi masyarakat sudah juga disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat kepada Menteri ESDM yang disampaikan melalui surat aspirasi kepada Komisi XII DPR RI, dan telah disampaikan pada saat rapat kerja dengan Menteri ESDM, di Kompleks Gedung DPR RI," ujarnya melalui keterangan tertulis diterima di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan tidak adanya ekspor ini, maka pendapatan asli daerah (PAD) Sumbawa Barat di tahun 2026 akan mengalami kontraksi akibat tidak adanya Dana Bagi Hasil (DBH) dan lemahnya perputaran ekonomi di pengusaha lokal dan UMKM daerah.

"Di samping itu, 40 persen tenaga kerja lokal akan berpotensi terkena PHK jika operasional tambang itu terhambat," katanya lagi.

Baca juga: Ekspor komoditas tembaga di NTB alami tren kenaikan

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Kementerian ESDM memberikan relaksasi ekspor konsentrat untuk jumlah dan waktu tertentu sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Itu sebabnya saat bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kami meminta agar ada relaksasi ekspor dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu," kata dia lagi.

Mendagri Tito Karnavian telah meminta Menteri ESDM untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan tambang tembaga dan emas di NTB, untuk dapat melakukan ekspor konsentrat.

Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi sebesar 1,47 persen.

Baca juga: NTB kini tak lagi bergantung pada sektor tambang

Hal itu disampaikan Mendagri pada rakor pengendalian inflasi daerah. Dalam rapat tersebut, Mendagri menyampaikan perhatiannya kepada dua provinsi yang mengalami kontraksi pada kuartal I-2025, yaitu Provinsi Papua Tengah yang mengalami kontraksi sebesar 25,53 persen dan NTB sebesar 1,47 persen. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, NTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen.

"Saya sudah datang ke sana diskusi langsung dengan Pak Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal. Ketemulah masalahnya, masalahnya adalah tambang yang ada di sana namanya AMMAN yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, ada kebijakan untuk dibangun smelter sehingga produksinya (konsentrat) tidak boleh diekspor. Smelternya masih 6 bulan lagi, akibatnya tidak terjadi ekspor dan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berakibat pada kegiatan (ekonomi) yang relatif menurun dan itu berpengaruh besar, lapangan kerjanya juga besar di situ," kata Tito.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, kontraksi ekonomi di wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan hampir 30,14 persen saat ekspor konsentrat dihentikan. Padahal, sektor tersebut menyumbang lebih dari 20 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Baca juga: Dengan pertanian, Ekonomi NTB diprediksi tumbuh tinggi tanpa tambang
Baca juga: DPRD NTB mendorong peningkatan kapasitas produksi smelter PT Amman