Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat, Hamdan Kasim mendorong peningkatan kapasitas produksi smelter tambang PT Amman Mineral Internasional karena sampai dengan saat ini dinilai belum optimal.
Temuan itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim saat dirinya bersama Anggota Komisi IV dan Komisi V DPRD NTB melakukan kunjungan kerja ke PT Amman Mineral di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (14/4).
Hamdan Kasim di Mataram, Rabu, mengungkapkan dari kapasitas 1 juta ton jumlah produksi per tahun pengolahan hasil tambang di smelter baru PT Amman Mineral baru bisa mengolah 300 ribu ton. Jumlah tersebut masih terlalu jauh dari kapasitas 1 juta ton produksi per tahun.
"Dari 1 juta ton itu kandungan emas-nya 18 ton per tahun. Saat ini, smelter yang baru itu baru bisa mengolah produksi sekitar 300 ribu ton. Mungkin disebabkan oleh keterbatasan energi yang digunakan untuk menggerakkan smelter," ungkapnya.
Baca juga: Gubernur NTB: Smelter jadi pintu masuk industri berkelanjutan di Sumbawa Barat
Untuk itu, politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur ini mendorong produksi smelter baru bisa ditingkatkan sesuai kapasitas yang dimiliki PT AMMAN.
"Sangat disayangkan jika smelter tidak dimaksimalkan sesuai kapasitas yang dimiliki. Karena hal itu akan berdampak pada pembagian hasil untuk daerah," ujarnya.
Hamdan menekankan agar pihak perusahaan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan di area tambang. Hal itu dengan cara mereduksi pencemaran udara dengan memaksimalkan fungsi carbon capture.
"Selain peningkatan produksi, tentu kami juga mendorong aspek kesehatan lingkungan berupa pencemaran yang dihasilkan smelter itu," ucap Hamdan.
Baca juga: Hilirisasi mineral berpeluang dongkrak pertumbuhan ekonomi di NTB
Selain memaksimalkan fungsi carbon capture, Hamdan juga menekankan agar PT Amman memperhatikan limbah cair dari operasi smelter.
"Seperti sianida, merkuri dan katalis berbahaya lainnya. Harus dikelola secara baik agar tidak mencemari lingkungan," katanya.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan bersama Komisi V DPRD NTB. Selain meninjau kondisi smelter, Komisi V DPRD NTB memantau kondisi tenaga kerja di perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut.
