NTB mempunyai peluang masuk bursa karbon dari mangrove dan hutan

Mataram (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) Mataram menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam sistem perdagangan karbon melalui ekosistem mangrove dan hutan tropis yang dimiliki daerah tersebut.

"Mangrove adalah salah satu ekosistem penghasil karbon biru. Selain itu, ada juga potensi hutan tropis yang punya sebaran luas dan dapat menghasilkan kredit karbon," kata Kepala BEI Mataram Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana saat ditemui di Mataram, Rabu.

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 403 pulau menjadikan daerah itu banyak ditumbuhi pohon mangrove. Ekosistem mangrove tersebut lantas menjadi salah satu kekuatan utama karena menghasilkan karbon biru dengan nilai kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan ekosistem lain.

Kawasan hutan tropis yang tumbuh di sepanjang bentang daratan Pulau Lombok dan Sumbawa berpotensi besar dalam menyerap emisi karbon dan juga dikonversi menjadi unit karbon.

"Potensi itu yang perlu digali agar bisa dijual untuk memberikan nilai ekonomi bagi daerah," ucap Ngurah.

Baca juga: BEI memetakan perusahaan lokal di NTB siap masuk bursa

Sejak September 2023, BEI mendapat mandat dari pemerintah sebagai penyelenggara resmi bursa karbon Indonesia di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberadaan bursa karbon membuat perdagangan kredit karbon kini memiliki mekanisme yang lebih terstruktur, termasuk penetapan harga dan akses pasar yang lebih luas.

Ngurah menjelaskan kredit karbon harus melalui proses panjang sebelum diperdagangkan melalui bursa karbon. Proses itu mencakup penghitungan potensi emisi yang diserap, verifikasi dan validasi, hingga pendaftaran melalui sistem yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup.

Jika seluruh tahapan itu terpenuhi, maka unit karbon yang telah menjadi Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) baru bisa diperdagangkan di bursa karbon dengan mekanisme yang menyerupai perdagangan saham.

Baca juga: IHSG dibuka menguat 31,32 poin, Selasa 31 Maret 2026

"Ketika sudah masuk bursa karbon, mekanismenya hampir mirip dengan perdagangan efek. Di sana ada pembeli yang sudah stand by," ucap Ngurah.

Lebih lanjut dia menyampaikan pemerintah daerah tidak bisa menjual kredit karbon secara langsung. Oleh karena itu, BEI mendorong keterlibatan badan usaha, seperti BUMD, kelompok tani atau komunitas pemerhati lingkungan untuk menjadi pelaku perdagangan karbon.

Isu perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi pintu masuk bagi Nusa Tenggara Barat untuk terlibat aktif dalam perdagangan karbon nasional.