Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2023 mencapai 95,73 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp2.379.733.150.308.
"Realisasi pendapatan daerah Lombok Tengah 2023 sebesar Rp2.278.034.645.741," kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 dalam sidang paripurna di kantor DPRD setempat, Rabu.
Ia mengatakan, untuk pendapatan asli daerah (PAD ) ditargetkan sebesar Rp367.199.446.978 dan terealisasi sebesar Rp274.070.631.536,39 atau 74,64 persen. Sedangkan pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.981.312.476.985 dan terealisasi sebesar Rp1.972.976.082.091.
"Realisasi mencapai 99,58 persen," katanya.
Baca juga: DPRD mengesahkan Perubahan APBD 2023 Lombok Tengah
Pendapatan transfer ini terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa, yang di targetkan sebesar Rp1.848.973.313.867 dan terealisasi Rp1.853.774.800.135,00 atau 100,26 persen.
"Sedangkan pendapatan transfer antar daerah, yang merupakan pendapatan bagi hasil, yang ditargetkan sebesar Rp132.339.163.118,00, terealisasi Rp 119.201.281.956 atau 90.07 persen," katanya.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp31.221.226.345 dan terealisasi sebesar Rp30.987.932.114 atau 99,25 persen. Kedua, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp2.401.692.492.280 terealisasi sebesar Rp2.261.203.510.926 atau 93,73 persen.
Baca juga: Dana Pilkada 2024 di Lombok Tengah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023
Ia mengatakan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 tetap bergerak secara positif, sejalan dengan makin meningkatnya roda perekonomian masyarakat, dan ditopang oleh terbangunnya proyek-proyek strategis di dan terselenggara berbagai event internasional.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tumbuh secara positif pada angka 5,77 persen," katanya.
Baca juga: APBD Perubahan 2023 Lombok Tengah diarahkan penyesuaian PAD
Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 3,55 persen dan menjadi yang tertinggi di NTB. Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin baik, di mana pada tahun 2023 meningkat menjadi 70,41 dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,57.
"Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah berada di urutan ke 4 dari 10 kabupaten/kota di provinsi NTB, yaitu sebesar 12,93 persen," katanya.
Baca juga: APBD Perubahan 2023 Lombok Tengah diperoyeksikan naik Rp20 miliar
