Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat menolak rencana pemerintah provinsi yang menganggarkan rehabilitasi Kantor Gubernur NTB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai ...
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi mengungkapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 difokuskan untuk mengendalikan ...
Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Muzihir meminta Penjabat Gubernur Lalu Gita Ariadi mempercepat pengajuan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 ...
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta generasi muda Indonesia tidak menikah pada usia dini untuk menyelamatkan bangsa dari pendapatan kelas menengah ...
Kementerian Agama (Kemenag) minimalisir masalah pernikahan dini di Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). "Pembinaan bagi pelajar putri sangat penting, ...
Pemerintahan Kota Surabaya bersama Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada warga di Kota Pahlawan, Jatim, terkait pernikahan berisiko terhadap kematian ibu ...
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Suparman (55), penghulu KUA Kecamatan Jonggat, Selasa, ...
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ...
Pemerintah Provinsi bersama DPRD Nusa Tenggara Barat menargetkan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp6,12 triliun atau naik 6,21 persen dari ...
Pemerintah Provinsi dan DPRDNusa Tenggara Barat sepakat merasionalisasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk belanja modal dan barang dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan ...