Pemprov NTB menargetkan APBD 2023 naik jadi Rp6,12 triliun

Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi bersama DPRD Nusa Tenggara Barat menargetkan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp6,12 triliun atau naik 6,21 persen dari APBD murni yang Rp5,96 triliun.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan ada tiga komponen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

"Perubahan pendapatan daerah 2023 direncanakan sebesar Rp6,12 triliun, terjadi kenaikan target sebesar 6,21 persen dibandingkan dengan APBD 2023 yang semula sebesar Rp5,96 triliun," ujarnya dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS bersama DPRD NTB di Mataram, NTB, Kamis.

Ia mengatakan peningkatan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan BLUD sebesar Rp235 miliar dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerja sama pemanfaatan BMD yakni sebesar Rp333 miliar.

Selain itu, penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari PT AMNT yang tertuang dalam LHP BPK Tahun 2022 sebesar Rp230 miliar. Rincian pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun 0,22 persen dari rencana awal Rp2,985 triliun menjadi Rp2,982 triliun.

Pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar Rp164 miliar atau sebesar 5,45 persen yang semula pada APBD 2023 sebesar Rp2,97 triliun menjadi Rp3,14 triliun.

Disamping itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari Rp892 juta menjadi hanya Rp10 juta.

Menurutnya, belanja daerah perubahan direncanakan sebesar Rp6,17 triliun atau bertambah Rp182 miliar (2,96 persen) dari APBD 2023 yang Rp5,99 triliun. Dengan demikian, terjadi defisit sebesar Rp49,52 miliar yang ditutupi dari komponen pembiayaan.

Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa silpa sebesar Rp62,52 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar Rp13 miliar.

"Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2023, terdapat defisit anggaran sebesar Rp49 miliar. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp49 miliar," kata Zulkieflimansyah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir berharap KUA PPAS APBD Perubahan 2023 bisa tercapai termasuk untuk membiayai utang yang masih tersisa.

"Kalau melihat postur yang baru ini kami optimis ini bisa dituntaskan," katanya.