Gubernur NTB targetkan dua bulan rampungkan perbaikan dapodik

id NTB,Pemprov NTB,Kemendikdasmen,perbaikan dapodik

Gubernur NTB targetkan dua bulan rampungkan perbaikan dapodik

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal saat menemani Mendikdasmen Abdul Mu'ti melihat salah satu sekolah di NTB. ANTARA/Pemprov NTB.

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menargetkan dalam waktu dua bulan dapat merampungkan perbaikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Perbaikan Dapodik ini yang akan kami targetkan selesai dalam dua bulan ke depan," ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan pendidikan menjadi tulang punggung perkembangan daerah di masa mendatang. Untuk itu, dirinya menggegas pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di provinsi itu.

"Apa yang menjadi kebijakan pendidikan pusat, ini akan dikuatkan oleh daerah," katanya.

Baca juga: Legislator ingatkan dana pendidikan di NTB jangan jadi 'bancakan'

Iqbal menambahkan dari pemaparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti arah kebijakan pendidikan nasional, meliputi revitalisasi sekolah negeri dan swasta, perbaikan tata kelola tenaga pendidik, penguatan kompetensi lulusan SMK, serta penurunan angka putus sekolah melalui model sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh berbasis modul.

"Arah pendidikan nasional ini jelas pemerataan kualitas pendidikan. Tak ada perbedaan yang jauh antara daerah pinggir dan tengah kota," ujarnya.

Lebih lanjut, kondisi faktual pendidikan ini penting untuk disampaikan, agar program pusat yang turun sesuai dengan kondisi satuan pendidikan yang ada.

"Dan ini jadi dasar kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB," katanya.

Baca juga: Pengolahan sampah di NTB masuk dalam kurikulum pendidikan

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam pemaparan di depan Gubernur NTB dan kepala daerah kabupaten/kota menyebutkan masalah kerusakan sarana dan prasarana menjadi persoalan nasional.

"Angka-angkanya menunjukkan banyak hal yang perlu kita benahi," katanya.

Oleh karena itu, ia mendorong kerusakan sarana dan prasarana didata secara akurat. Kebijakan pemerintah bersumber dari Dapodik.

Baca juga: Bupati Sumbawa Barat mengkawal penyaluran kartu layanan pendidikan

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.