#KUHAP

Dosen hukum pidana Universitas Brawijaya, Lucky Endrawati, menjelaskan ketentuan alat bukti dalam perkara gratifikasi tiga legislator pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu. ...

Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) dan organisasi advokat Singapura, The Law Society of Singapore(LSS), memperkuat kerja sama hukum lintas negara melalui audiensi dan diskusi ...

Tiga legislator yaitu Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim dan Muhammad Nashib Ikroman tetap berstatus terdakwa dalam perkara gratifikasi DPRD NTB meskipun bebas dari tahanan. "Mereka tetap menjadi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian pada pengucapan putusan perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 terkait syarat calon pimpinan KPK untuk “melepaskan” ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan larangan pembajakan siaran olahraga yang masih marak terjadi di masyarakat, sebagai komitmen penindakan pelanggaran kekayaan intelektual. Direktur Jenderal ...

Anggota Komisi III DPR RI memberi atensi terhadap penanganan kasus dugaan gratifikasi DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram, Rabu. ...

Wakil Menteri Hukum Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyebutstigmatisasi warga terhadap pelaku tindak pidana menjadi pendorong pemerintah untuk membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menyatakan penerapan restorative justice (RJ) dan diversi dalam penanganan perkara merupakan metode penyelesaian di luar pengadilan yang ...

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Ahmad Sofian menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) mendorong pergeseran sistem ...

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...