#MANDATORY SPENDING

Sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah dan DPR menyepakati arah baru penataan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepatan ...

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH, menilai pemerintah perlu melakukan reorientasi kebijakan fiskal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus ...

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan tambahan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp277 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat belanja prioritas pemerintah daerah ...

Komisi X DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atauSisdiknasdapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2027. Wakil Ketua Komisi ...

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mengaku optimis pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan ...

Sebanyak 100 sekolah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan program revitalisasi yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Wakil ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang telah memfasilitasi para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memaparkan sejumlah program prioritas pada rapat kerja perdana dengan Komisi X DPR RI. Dalam rilis yang diterima di ...

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan untuk 2025 sekitar Rp217,3 triliun atau mencapai sekitar enam persen dari total APBN 2025, meski kewajiban alokasi anggaran untuk kesehatan telah ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara tepat waktu, sesuai dengan ...