Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah memberikan reward(penghargaan)kepada pemerintah daerah (pemda) yang mematuhi pengalokasian APBD sebanyak ...
Anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari mengingatkan pemerintah agar memastikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN benar-benar tepat sasaran atau tersalurkan untuk kepentingan ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas ...
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memaksimalkan pengelolaan rumah sakit (RS) milik swasta. Dalam keterangan tertulis di ...
Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Laksono Trisnantoro mengemukakan alokasi anggaran wajib kesehatan atau Mandatory Spending yang sudah berjalan selama 10 tahun di Indonesia tidak menjamin indikator ...
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan keputusan menghapus mandatory spending dalam Undang-undang Kesehatan didasari atas fakta bahwa manfaat kesehatan tidak ditentukan oleh ...
Pakar ilmu kesehatan Prof Tjandra Yoga Aditama mengemukakan mandatory spending hal yang mutlak untuk dialokasikan agar ada kepastian anggaran kesehatan di Indonesia. "Mandatory spending harus ...
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi mengemukakan transformasi kesehatan di Indonesia harus diikuti kemampuan fiskal negara, berupa politik penganggaran. ...
The East Nusa Tenggara provincial, district, and city governments have prepared a total of Rp73.2 billion in social protection funds in a bid to contain the impact of the recent fuel price increase. ...