#MERITOKRASI

Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB mendukung langkah Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang akan melakukan pengisian jabatan kosong sejumlah eselon II di lingkungan pemerintah provinsi melalui ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakanusulan pembangunanSekolah Rakyat di daerah itu belum dapat direalisasikan, karena dinilai tidak memenuhi syarat. ...

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai langkah Pemerintah yang menunjuk 45 pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN) bukanlah bentuk politisasi ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara soal pergantian posisi Lalu Gita Ariadi sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTB setelah di angkat sebagai Dosen Lektor di Institut ...

Pernyataan Dr. H. Muhammad Ali, Dosen senior Fsipol Universitas Muhammadiyah Mataram yang menyoroti posisi hukum Lalu Gita Ariadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Muhammad Aminurlah mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menggantikan Lalu Gita Ariadi yang ...

Penulis buku "Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara" Sri Harjono mengusulkan masa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik dibatasi hanya satu periode atau lima tahun. ...

Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminurlah menegaskan siapa pun boleh dan berhak menduduki jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank NTB Syariah asalkan ...

Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi menyayangkan mantan Ketua Tim Pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda, Lalu Anis ...

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyatakan bahwa BKN berkomitmen untuk mendukung penuh dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat melalui penyediaan guru dan tenaga ...