#PENGAWASAN KEUANGAN PEMDA

Enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengunjungi PT BPR NTB (Perseroda) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 5 September 2026. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada dalam kondisi rentan terhadap praktik korupsi. Direktur Koordinasi dan ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kemauan para pimpinan daerah untuk terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara dan integritas dari seluruh ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah melalui Direktorat Peraturan Perundang-Undangan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas yang melekat pada setiap individu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah instrumen utama dalam mencegah korupsi di ...

Sekretariat DPRD Bali menggali regulasi yang sudah dibuat Pemda dan DPRD DKI Jakarta dalam percepatan transformasi energi bersih. “Kami ingin tahu regulasi apa saja yang sudah ada dan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjutirekomendasi dan catatan strategis yang telah disampaikandewan dalam ...

Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Badan ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan laporan keuangan Pemprov Bali pada 2025 wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan dua catatan khusus. "Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan ...

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain membantah telah menyelewengkan anggaran darah sebesar Rp150 juta menyusul adanya laporan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri ...