Mataram (ANTARA) - Enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengunjungi PT BPR NTB (Perseroda) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 5 September 2026.

Kunjungan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan industri perbankan. Pembahasan juga mencakup penguatan permodalan, digitalisasi, tata kelola, hingga pengendalian kredit bermasalah.

Enam BPR yang mengikuti kunjungan tersebut terdiri atas PT BPR Bank Jogja (Perseroda), PT BPR Bank Bantul (Perseroda), PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda), PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), PT BPR Bank Sleman (Perseroda), dan PT BPR Bank Klaten.

Rombongan direksi dan komisaris BPR pemerintah daerah se-DIY tersebut diterima di kantor pusat BPR NTB di Jalan Catur Warga, Kota Mataram.

Sekda NTB Abul Chair bersama jajaran komisaris dan direksi BPR NTB menyambut rombongan tersebut. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB Izzuddin Mahili turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ketua Forum Komunikasi BPR Pemda DIY Bambang Suryo Wibowo mengatakan BPR menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks.

Menurut dia, perkembangan teknologi telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan. Kondisi tersebut mendorong BPR untuk memperkuat layanan digital agar tetap mampu memenuhi kebutuhan nasabah.

Selain digitalisasi, BPR juga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Tekanan kondisi ekonomi dan peningkatan berbagai biaya turut menjadi tantangan bagi BPR milik pemerintah daerah.

"Kami ingin bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman bagaimana menghadapi tantangan yang ada," katanya.

Ia mengatakan BPR perlu memperkuat sejumlah aspek untuk menghadapi tantangan tersebut. Aspek itu meliputi permodalan, tata kelola, pengawasan, dan teknologi informasi.

Penguatan tersebut penting agar BPR milik pemerintah daerah dapat berkembang secara sehat. BPR juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Baca juga: NTB dan Bali bersinergi perkuat industri jasa keuangan

Bambang mengatakan dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi salah satu pertimbangan BPR pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan.

Menurut dia, BPR harus memiliki fondasi yang kuat agar mampu menghadapi perubahan industri keuangan. Penguatan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan penerapan tata kelola yang baik.

Selain itu, BPR perlu meningkatkan kualitas pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi. 

"Pengendalian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kesehatan BPR," ujarnya.

Bambang mengatakan forum BPR pemerintah daerah di DIY terus membahas berbagai opsi untuk memperkuat lembaga keuangan daerah.

Baca juga: BPR Kanti Perkuat Semangat "KANTI Starts at Home"

Salah satu isu yang berkembang adalah wacana konsolidasi BPR milik pemerintah daerah. Namun, BPR Pemda DIY masih menempatkan penguatan masing-masing BPR sebagai perhatian utama.

"Kami sudah banyak berdiskusi dengan kepala daerah dan komisaris. Ada kesamaan pandangan bahwa besar atau kecilnya BPR milik daerah, yang utama adalah bagaimana BPR tersebut bisa semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kunjungan enam BPR Pemda DIY ke BPR NTB diharapkan menghasilkan pertukaran pengalaman yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pertukaran pengalaman tersebut mencakup strategi menghadapi tantangan permodalan, pengembangan layanan digital, penerapan tata kelola, serta pengendalian NPL.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga keuangan milik pemerintah daerah. Kolaborasi antarbpr diharapkan dapat membuka ruang untuk saling belajar dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

BPR NTB juga menjadi salah satu pihak yang dapat berbagi pengalaman terkait pengelolaan dan pengembangan BPR milik pemerintah daerah di tengah perubahan industri jasa keuangan.

Melalui forum tersebut, BPR pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi persaingan, tetapi juga berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026