Pemprov NTB memulai perombakan BUMD

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai perombakan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis membenahi kinerja dan profesionalisme perusahaan daerah.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Izzuddin Mahili di Mataram, Senin mengatakan, kinerja sejumlah BUMD saat ini dalam kondisi belum sehat dan kurang produktif.

"Kami sedang menjalankan misi besar revitalisasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan profesionalisme manajemen, serta restrukturisasi struktur usaha agar lebih efisien dan kompetitif," ujar dia.

Izzuddin menjelaskan, ada tiga pilar utama dalam transformasi perusahaan milik daerah di NTB. Pertama, penguatan profesionalisme manajemen melalui mekanisme panitia seleksi terbuka dalam pengisian jajaran direksi dan komisaris.

Pemerintah NTB telah menerapkan proses seleksi berbasis kompetensi dalam pengisian manajemen PT Gerbang NTB Emas (GNE) agar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Kedua, pemerintah NTB mendorong konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi BPR Syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Baca juga: NTB mengandalkan dana BTT perbaiki jalan rusak akibat banjir

Ia menegaskan, proses konversi BPR menjadi BPR Syariah ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan ke depan atau sekitar Desember 2026.

"Langkah itu bertujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB," kata Izzuddin.

Pemerintah NTB sedang menyiapkan pembentukan holding BUMD non-keuangan bernama NTB Kapital sebagai pilar ketiga dalam transformasi perusahaan daerah. Berbagai aset dan lini bisnis mulai dikonsolidasikan agar lebih terintegrasi dan mampu meningkatkan daya saing.

Baca juga: BPBD sebut sebanyak 108 kejadian bencana di NTB Januari-Maret 2026

Lebih lanjut Izzuddin menyampaikan bahwa agenda pembentukan holding masih dalam tahap kajian manajemen perubahan struktur (MPS) oleh konsultan, termasuk penyusunan naskah akademik sebagai dasar kebijakan.

"Agenda revitalisasi dan restrukturisasi BUMD guna memastikan perusahaan daerah berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi syariah," pungkas dia.