#BPR SYARIAH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan total gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp23,35 miliar melalui Bank Perekonomian (BPR) Perseroda yang ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan konversi Bank PerekonomianRakyat (BPR) menjadi syariah tidak lain untuk menjamin perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan ekonomi berbasis ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penataan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui rencana pembentukan holding perusahaan daerah. Sebagai langkah awal menuju ...

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi mendukung langkah pemerintah provinsi merubah BUMD Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi syariah sehingga ...

Bank NTB Syariah menegaskan bahwa proses layanan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kebijakan internal bank serta ketentuan dan regulasi yang berlaku di industri perbankan. ...

‎Direktur Utama Bank BPR Nusa Tenggara BaratFaisal menargetkan konversi BPR menjadi BPR Syariah dapat dituntaskan di peringatan HUT provinsi itu pada 17 Desember 2026. "Semakin ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendorong perubahan strategi pemasaran produk kerajinan lokal dengan memperkuat narasi dan nilai seni agarpunya harga jual yang lebih ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menginginkan program inkubasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibatasi maksimal tiga tahun agar pelaku usaha bisa mandiri dan naik kelas ...

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menangani pembayaran klaim simpanan sebesar Rp304,8 miliar dari total simpanan layak bayar Rp1,53 triliun pada tiga BPR yang dilikuidasi atau diresolusi sepanjang ...

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) melalui kebijakan konsolidasi guna ...