#BPR SYARIAH

Praktisi Perbankan Abiwodo mengingatkan Indonesia tak boleh lengah dan tetap harus waspada meski stabilitas keuangan dan ketahanan perbankan domestik masih terjaga serta mampu merespons guncangan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat telah menyelesaikan penggabungan 12 bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi tiga lembaga perbankan sesuai dengan keinginan para pemegang sahamnya. ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong sejumlah perusahaan daerah (perusda) meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa menambah penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi ...

Anggota Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Sambirang Ahmadi, mendorong manajemen Bank NTB Syariah agar terus bekerja keras memenuhi setiap tahapan yang telah direncanakan untuk memenuhi modal ...

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Nusa Tenggara Barat menggarap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah sebesar Rp3 triliun hingga akhir Tahun 2024. Wakil Ketua Komisi ...

Gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah menyampaikan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat selama 2021 menangani sebanyak 191 pengaduan dari konsumen yang merasa tidak puas dengan layanan perusahaan jasa keuangan. "Dari 191 pengaduan ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang rencana bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang tertuang dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong penyelamatan Bank NTB Syariah seiring dengan kewajiban pemenuhan modal inti Bank NTB Syariah sebesar Rp3 triliun. Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang ...