Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengandalkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memperbaiki ruas jalan yang rusak akibat banjir, terutama di wilayah Pulau Sumbawa meliputi Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, mengatakan penanganan kerusakan jalan akibat bencana banjir akan menggunakan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini diambil agar fungsi infrastruktur dapat segera pulih demi kelancaran mobilisasi masyarakat.

"Karena ini terkait bencana banjir, maka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali," ujar Ilham di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan perbaikan melalui dana BTT bersifat sementara, bukan permanen.

"Penanganan permanen memerlukan proses pengadaan reguler yang lebih panjang dan waktu pengerjaan yang lebih lama sesuai kaidah normatif," ucapnya.

Ilham juga menyebutkan penurunan nilai TKD dari pusat berdampak langsung pada daya jangkau pembangunan infrastruktur di daerah. Banyak rencana perbaikan jalan yang sebelumnya telah masuk dalam daftar tunggu, kini harus dievaluasi kembali.

"Kondisi anggaran kita saat ini memang sedang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi berimplikasi pada berapa kilometer jalan yang tidak bisa kita perbaiki tahun ini," terang Ilham.

Akibat pemangkasan ini, PUPR tidak lagi bisa menggunakan pendekatan "pemerataan," melainkan harus beralih ke strategi "skala super prioritas." Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki dampak ekonomi paling vital yang akan mendapatkan intervensi anggaran.

Dia menambahkan Gubernur NTB, juga telah menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini dirancang untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan, seperti lubang-lubang kecil yang jika dibiarkan dapat meluas dan membahayakan pengguna jalan.

"Hajat Pak Gubernur dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditambal agar tidak makin parah, yang nantinya justru akan memakan biaya lebih besar jika kerusakan-nya melebar," ujarnya.

Sistem kerja TRC akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Melalui laporan warga, tim akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan eksekusi perbaikan.

Untuk memastikan efektivitas di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berkedudukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Baca juga: Tiga proyek infrastruktur PUPR diresmikan saat HUT ke-67 NTB

"Kepala Balai masing-masing wilayah yang memegang kendali agar respons-nya bisa cepat (fast response). Namun, kami juga menekankan bahwa keberhasilan TRC ini harus didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran tidak ada, tentu gerak kami terbatas," tegasnya.

Melalui kombinasi skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Baca juga: Jembatan penghubung Mandalika-Selong Belanak ditarget tuntas Desember 2025

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memastikan anggaran tanggap bencana alam yang melanda sejumlah daerah dialokasikan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Anggarannya Rp16,4 miliar. Yang dikeluarkan berapa, nanti tergantung hasil analisa terhadap kebutuhan apa yang mau diselesaikan," ujarnya.

Iqbal menegaskan, meski jumlahnya dirasa mungkin tidak terlalu besar. Namun, minimal anggaran yang dialokasikan tersebut bisa membantu kabupaten/kota yang daerahnya terdampak.

"Jadi, mana yang paling esensial dalam rangka mengaktifkan kembali perekonomian itu yang diprioritaskan. Karena jangan sampai (bencana) jadi hambatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026