Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mampu menekan biaya operasional birokrasi dan meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

"Insya Allah pasti berdampak terhadap efisiensi. Tapi seberapa besar dampaknya, masih dihitung-hitung," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim di Mataram, Senin.

Ia mengakui meski kebijakan tersebut hanya satu hari dalam satu pekan atau empat kali dalam sebulan, namun sudah pasti berdampak pada efisiensi di internal birokrasi dan pengurangan konsumsi energi.

Bentuk penghematan itu di antaranya menekan biaya operasional kantor yang selama ini cukup besar. Kemudian, penurunan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) seiring berkurangnya mobilitas ASN di Pemprov NTB.

"Tentu biaya transportasi berkurang karena dari sekian banyak ASN dapat menghemat bahan bakar, kemudian biaya listrik, biaya air, dan sebagainya," terang Nursalim.

Baca juga: DPRD NTB mengingatkan WFH tak ganggu pelayanan publik
Baca juga: Indonesia maintains energy stability with proportional measures: staff

Meski pihaknya masih menghitung seberapa besar dampak dari kebijakan WFH ini, namun secara tidak langsung kebijakan tersebut berdampak besar terhadap postur APBD, karena belanja pegawai di Pemprov NTB bisa ditekan.

"Yang jelas ada WFH ini konsumsi BBM kita bisa ditekan. Karena kita bisa hemat berpengaruh terhadap kondisi APBD kita," katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov NTB, Ahmadi, mengatakan kebijakan WFH ini mulai diterapkan pada pekan ini.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026