#PERKAWINAN

Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan terhadap Perempuan meminta agar semua komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang disampaikan kepada anak hendaknya diberikan ...

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan edukasi bagi kepala lingkungan terkait dengan manajemen penanganan kasus kekerasan ...

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memandang kebijakan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dan remaja sesuai dengan amanat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi ...

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memandang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak dan remaja sebagai upaya mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, ...

Nusa Tenggara Barat memiliki komposisi penduduk usia anak mencapai 1,7 juta jiwa atau sekitar 30 persen dari total penduduk sebanyak 5,56 juta jiwa, yang berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi dan ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) membentuk pendamping guna ...

Kementerian Agama menyebut penurunan angka perceraian pada 2023 hingga 10,2 persen salah satunya tidak lepas dari peran fasilitator bimbingan perkawinan (Bimwin). "Kita berhasil menurunkan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat trenkasus perkawinan anak pada semester pertama 2024 menurun bila dibandingkan dengan jumlah kasus 2023 ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaksanakan konsolidasi dalam rangka memperkuat komitmen terhadap ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sistem perlindungan bagi anak dari ancaman kekerasan harus diperhatikan secara serius. "Langkah konsisten untuk membangun sistem ...