#PP TUNAS KOMDIGI

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik penerapan kebijakan batas akses anak minimal usia 16 tahun terhadap platform digital Meta sebagai bentuk upaya melindungi anak dalam ruang ...

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berhasil membuat perusahaan teknologi Metamenaati Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan apresiasi terhadap langkah perusahaan teknologi Meta—pemilik Facebook, Threads, dan Instagram—yang menunjukkan ...

Praktisi pendidikan Bali menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakanupaya preventif dalam ...

Kepala Kebijakan Publik, Indonesia dan Filipina Meta Berni Moestafa mengatakan telah meminta persetujuan perpanjangan waktu untuk bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait rencana ...

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mendukung kebijakan pemerintah dalam pembatasan usia ...

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), segera mengusulkan untuk memperbanyak ruang publik dan fasilitas bermain anak sebagai ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara tegas memanggil pihak Meta dan Google sebagai imbas ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang ...

Pakar pendidikan yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) Nusa Tenggara Barat, Dr. Syafril mendukung penuh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem ...

Mayoritas orang tua di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memblokir atau membatasi akses game online dan media sosial ...