Kumpulan Berita Pt Esl - ANTARA News Mataram

Bupati: Izin Tidak Boleh Hambat Pariwisata Gili Balu'

16 November 2016 17:19 WIB, 2016

Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin menegaskan kendala perizinan tidak boleh menjadi penghambat pembangunan dan pengembangan objek wisata Gili Balu' (gugusan ...

Arsitek Dunia Bangun Hunian Ramah Lingkungan di Pulau Kenawa

16 November 2016 16:51 WIB, 2016

Sekitar enam puluh orang konsultan aksitektur terbaik dari seluruh belahan dunia sedang berkumpul dan membangun sebuah bangunan hunian dengan konsep ramah lingkungan ...

Dishut Minta BPN Batalkan 34 Sertifikat Ilegal Hutan Sekaroh

19 October 2016 22:06 WIB, 2016

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertifikat tanah yang dikuasai sejumlah pihak di kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Kabupaten ...

Penyelesaian Hutan Sekaroh di Ambil Alih Pusat

05 October 2016 5:57 WIB, 2016

Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Husnanidiaty Nurdin mengatakan sengketa pengelolaan hutan lindung Sekaroh di Kabupaten Lombok Timur kini sudah ...

Wabup Sumbawa Barat ajak wisatawan kunjungi Pulau Kenawa

25 July 2016 17:27 WIB, 2016

Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaefuddin mengajak wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Pulau Kenawa dan Pulau Paserang di Selat Alas. ...

Dua perusahaan ajukan pencabutan gugatan SK Gubernur NTB

20 July 2016 21:46 WIB, 2016

Dua perusahaan swasta, yakni PT Palamarta Persada dan PT Lombok Saka, mencabut gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur ...

DKPP : Pengelolaan Gili Balu Terganjal Izin

15 September 2015 16:20 WIB, 2015

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Sumbawa Barat menyatakan hingga kini rencana pengelolaan pulau-pulau kecil yang masuk dalam gugusan Gili Balu masih terganjal ijin dari ...

Bupati Lombok Timur Terancam Sanksi Kemendagri

12 February 2015 7:58 WIB, 2015

Bupati Lombok Timur H Ali Bin Dachlan terancam terkena sanksi "magang" selama tiga bulan di Kementerian Dalam Negeri jika tetap memutuskan mencabut izin investasi PT Eco ...