#RAPERDA 2024

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Syamsul Fikri menyoroti penetapan tarif retribusi izin pertambangan rakyat (IPR) senilai Rp1,5 juta per hektare (ha) dalam Rancangan ...

Sejumlah anggota DPRD Bali menginginkan agar peraturan daerah mengenai subak direvisi dengan memuat peningkatan bantuan kepada organisasi yang menjaga pertanian Bali tersebut. “Nanti ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp160 miliar melalui pengesahan revisi regulasi terbaru terkait pajak dan retribusi daerah. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan langkah efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, menyusul menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT ...

Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lombok Timur yang direktur utamanya masih diisi Pelaksana Tugas (Plt), meskipun Pemerintahan Lotim SMART sudah memimpin satu tahun lebih. Ketiganya BUMD itu ...

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, mengapresiasi tradisi peumulia jamee adat geutanyoe yang diperlihatkan masyarakat Aceh kepada para ...

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok(Raperda KTR). ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas capaian persentase tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut ...

Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan keberatan terkait larangan penjualan dan pemajangan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD setempat mulai membahas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Atas ...