#RAPERDA APBD 2025

Kumpulan berita raperda apbd 2025, ditemukan 27 berita.

DPRD Bali ingin revisi perda untuk tingkatkan bantuan subak

Sejumlah anggota DPRD Bali menginginkan agar peraturan daerah mengenai subak direvisi dengan memuat peningkatan bantuan kepada organisasi yang menjaga pertanian Bali tersebut. “Nanti ...

Bupati Dompu tekankan kualitas belanja di Raperda APBD

Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat Bambang Firdaus menekankan pentingnya kualitas belanja daerah yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ...

Anggaran Kementerian PU harus beri manfaat bagi rakyat

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Anggaran Kementerian PU ...

Bupati Dompu tekankan belanja berkualitas saat ajukan Raperda APBD 2025

Bupati Dompu Bambang Firdaus menekankan pentingnya kualitas belanja daerah yang berorientasi pada manfaat bagi masyarakat saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ...

DPRD Lombok Tengah berikan rekomendasi APBD 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sejumlah rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban ...

NTB memangkas biaya perjalanan dinas imbas dana bagi hasil tambang menurun

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)menyiapkan langkah efisiensi anggaran, termasuk memangkas biaya perjalanan dinas, menyusul menurunnya dana bagi hasil (DBH) sektor tambang dari PT ...

Kepala BPKAD NTB jadi saksi pertama sidang gratifikasi tiga legislator

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nur Salim menjadi saksi pertama yang hadir memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam sidang perkara ...

Mendagri kunci stabilitas daerah hadapi efisiensi anggaran

Peneliti Ahli Utama Kebijakan Iptek dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hadi Supratikta, menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memegang peran kunci dalam ...

Pemkab Lombok Utara selesaikan rekomendasi BPK Semester I 2025

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas capaian persentase tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut ...

DPRD minta Pemprov NTB tak abaikan nasib 518 honorer

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...