#REGULASI

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengusulkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memperkuat perlindungan sosial bagi ...

Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan peran 1.830 kader pada 366 posyandu se-Kota Mataram untuk memacu percepatan program transisi bantuan sosial (bansos) ...

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan para pengelola hotel agar mematuhi aturan saat melakukan promosi melalui berbagai media termasuk media sosial agar tidak melanggar ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan konversi Bank PerekonomianRakyat (BPR) menjadi syariah tidak lain untuk menjamin perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan ekonomi berbasis ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penataan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui rencana pembentukan holding perusahaan daerah. Sebagai langkah awal menuju ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorongPemerintah Provinsi (Pemrov) NTB segera membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) guna menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang laut di ...

Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun atas kerja sama Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pemerintah pusat segera ...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menyalurkan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi murid PAUD tahun ajaran 2026/2027 mulai Oktober hingga November 2026 ...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan penguatan intervensi dalam bentuk advokasi maupun sosialisasi berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang ...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan merevitalisasi3.865 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 2026 guna mendukung percepatan implementasi wajib ...